Klikhijau.com – Hilirisasi mineral khususnya hilirisasi tambang nikel yang menjadi materi debat Calon Wakil Presiden (Cawapres). Ternyata hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ikut mengomentari dan menampik bahwa hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi sudah benar.
Menanggapi hal tersebut, Aliansi Sulawesi atau koalisi WALHI Sulsel, Sultra, dan Sulteng menantang Luhut, Bahlil, dan Gibran untuk berdialog secara terbuka dan menunjukan fakta dan data terkait manfaat maupun dampak negatif hilirisasi nikel, khususnya di Pulau Sulawesi.
“Mengamati perbincanngan seputar hilirisasi tambang nikel di media, kami perlu merespons para menteri yang kerap mengatakan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia itu baik. Kami pun mengajak Menteri Luhut, Bahlil, bahkan Cawapres 02, Gibran untuk berdebat secara terbuka soal manfaat industri nikel di Sulawesi. Tunjukan data-data terkait dampak positif hilirisasi nikel, khususnya bagi masyarakat dan lingkungan Sulawesi,” terang Sunardi, Direktur WALHI Sulawesi Tengah.
Buruk bagi lingkungan
Selain itu, Sunardi menjelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir dampak hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah sangat buruk terutama bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal, baik itu di area pertambangan maupun di sekitar pabrik. Kondisi ini juga harus dilihat dan dihitung sebagai dampak hilirisasi mineral nikel di Indonesia.
“Kami perlu jabarkan satu-satu dampak negatif hilirasi nikel di Sulawesi Tengah kepada Gibran khususnya. Mulai dari masalah pencemaran air, udara, kehancuran hutan, hingga gangguan kesehatan masyarakat dan penerunan pendapatan masyarakat lokal, seperti petani dan nelayan,” jelasnya.
Sementara lanjutnya, kondisi pekerja tambang dan industri nikel juga sangat memprihatinkan. Ribuan tenaga kerja lokal harus bekerja dengan standar keselamatan kerja yang rendah, upah yang tidak sesuai dengan resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi dan sistem kerja kontrak yang membuat para pekerja harus bekerja non stop agar mendapat penghasilan yang tinggi.
“Tingginya angka kecelakaan kerja menjadi bukti bahwa kondisi buruh pabrik nikel sangat memprihatinkan. Juga termasuk banyak buruh-buruh smelter nikel di Morowali harus berhenti kerja karena tidak tahan dengan resiko yang tinggi sementara upah mereka sangat rendah. Hal itu yang perlu kami perdebatkan dengan Luhut dan Gibran,” terang Sunardi.
Hutan hujan terancam
Lain halnya di Sulawesi Selatan. Menurut Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, Beberapa dampak massifnya hilirisasi nikel adalah pencemaran lingkungan dan ancaman penggusuran kebun-kebun petani.
Saat ini, hasil pemantauan WALHI Sulsel, sungai-sungai di sekitar pabrik dan tambang nikel di Sulsel telah tercemar logam berat. Ini berbahaya karena air sungai yang tercemar tersebut bermuara hingga ke danau dan laut.
Kemudian, hutan hujan di Sulsel terancam hilang karena pertambangan nikel. Bahkan kebun-kebun petani dan perempuan di Sulsel terancam tergusur akibat ekspansi tambang nikel yang sangat massif satu tahun terkahir.
“Oleh karena itu, kami ingin sekali mengajak cawapres 02, Gibran untuk berdebat secara terbuka mengenai bahaya hilirisasi nikel. Agar dirinya tidak asal mengatakan bahwa hilirisasi itu sangat menguntungkan, bahkan menghina orang-orang yang menentang proyek hiliriasi nikel,” jelas Al Amin.
Begitu pun dengan kondisi hilirisasi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Menurut Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, dampak hilirisasi nikel di Sultra juga tidak kalah ekstrim dengan Sulteng dan Sulsel. Dampak negatif hilirasi nikel adalah kriminalisasi warga, kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan.
Rahman menambahkan bahwa hilirisasi nikel yang massif telah mengakibatkan deforestasi, pencemaran udara dan air. Penggunaan PLTU Captive pada smelter nikel di Sultra mengakibatkan penderita penyakit ispa meningkat. Selain itu pencemaran laut akibat sedimentasi juga makin meluas, yang berdampak bagi penurunan hasil tangkapan nelayan.
“Yang tidak kalah penting adalah saat ini terdapat tiga puluhan perempuan di Kabupaten Konawe Selatan yang terancam dikriminalisasi oleh perusahaan dan kepolisian karena menolak pertambangan nikel. Semua itu adalah bukti bahwa hilirisasi adalah proyek yang sangat mengerikan bagi lingkungan dan kehidupan mmasyarakat,” tegas Rahman.
