7 Masalah Krusial bagi Perlindungan Lingkungan Hidup pada UU Cipta Kerja Versi WALHI

Klikhijau.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan adanya sejumlah masalah krusial dalam UU Cipta kerja yang terkait dengan lingkungan hidup. Hal itu disampaikan WALHI pada siaran persnya, Kamis 9 Oktober 2020.

Bagi WALHI, ada hal yang tidak disampaikan secara utuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai konsekuensi dari disahkannya RUU Cipta kerja/Omnibus Law CILAKA bagi perlindungan dan  pengelolaan Lingkungan hidup.

Tidak saja dari aspek kebijakan, hukum lingkungan, tetapi juga pada kecenderungan dari fakta-fakta tata kelola lingkungan hidup yang jamak dihadapi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berikut 7 catatan kritis WALHI mengenai UU Cipta Kerja pada beberapa isu penting.

[irp]

Terkait AMDAL dan peran masyarakat

(Pasal 24) Hilangnya Komisi Penilai Amdal, digantikan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat Terdapat 3 implikasi yang perlu digarisbawahi:

Pertama, proyek yang berdampak pada lingkungan hidup terjadi di daerah, maka beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan dan laju kerusakan lingkungan hidup.

Kedua, berpotensi menjauhkan akses informasi baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah (terutama di daerah yang sulit terjangkau dan/atau tidak ramah dengan akses teknologi informasi) dalam menyusun Amdal.

[irp]

Ketiga, tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal menghilangkan ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki berpeluang membuka partisipasi semu yang manipulatif.