Jelang COP 30, Indonesia Harus Siap Pimpin Agenda Iklim Global

Klikhijau.com – November mendatang, Konferensi Para Pihak (COP) ke-30 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) akan kembali digelar. Negara yang menjadi tuan rumah adalah Brasil....

Jelang COP 30, Indonesia Harus Siap Pimpin Agenda Iklim Global
Bacakan Artikel

Klikhijau.com – November mendatang, Konferensi Para Pihak (COP) ke-30 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) akan kembali digelar. Negara yang menjadi tuan rumah adalah Brasil.

COP ke-30 tahun akan digelar di Belem, salah satu kota tertua di Brasil. Kota ini didirikan pada tahun 1616 oleh penjajah Portugis, saat ini menjadi ibukota Negara Bagian Para.

Gelaran COP ke-30 menjadi penting bagi setiap negara dalam “percaturan” perubahan iklim, Indonesia menjadi salah satu negara yang jadi pemain kunci pada COP.

Karena itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, ketika memimpin langsung Rapat Sosialisasi Hasil Perundingan Subsidiary Bodies (SB) 62 Konferensi Perubahan Iklim bersama lembaga/lembaga (K/L) terkait menjadi momentum awal dalam memformulasikan posisi Indonesia menuju  COP ke-30 UNFCCC yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai 21 November 2025 mendatang di Belem, Brasil.

Pertemuan SB 62, yang digelar di Bonn, Jerman, pada 16–26 Juni 2025, terdiri atas dua cabang utama, yakni Badan Pendukung Nasehat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) dan Badan Pendukung Implementasi (SBI).

Keduanya merupakan badan teknis yang menjadi tulang punggung diskusi dan negosiasi kebijakan dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

“Halaman ini KLH sebagai National Focal Point mengundang bapak dan ibu sekalian untuk membantu kami memformulasikan posisi Indonesia dalam negosiasi COP 30 pada bulan November mendatang di Belem, Brasil. Masukan ini sangat penting untuk mendorong kepentingan Indonesia dan Dunia terkait pengendalian perubahan iklim,” ujar Wamen Diaz.

Menuntut realisasi pendanaan iklim

Wamen Diaz menekankan bahwa salah satu isu utama yang menjadi prioritas Indonesia adalah menuntut realisasi pendanaan iklim dari negara-negara maju, sebagaimana telah dijanjikan.

“Saat ini, janji pendanaan iklim sebesar USD 100 miliar per tahun yang seharusnya direalisasikan sejak tahun 2020 masih jauh dari kenyataan. Data terakhir dari UNFCCC menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, jumlah yang benar-benar tersedia baru mencapai USD 67 miliar. Bagi Indonesia, ini bukan hanya angka—ini adalah bukti komitmen global terhadap perdamaian iklim masih cukup timpang,” tegas Wamen Diaz.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan K/L lain yang akan menjadi bagian dari Delegasi Republik Indonesia pada COP 30.

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2