Aksi Teatrikal Buang Sampah di Balai Kota Tasikmalaya, Inikah Puncak Kemarahan?

Bahkan dengan nada keras, ada netizen yang menyebut aksi teatrikal ini sebagai aksi edan. Ada pula yang dengan keras menanyakan eksistensi aktivis lingkungan yang menggelar aksi sebagai aktivis lingkungan abal-abal.

Meski begitu, tidak sedikit pula yang memberi sanjungan:  mantap! Juga ada yang apresiasi dengan berkata : Wah cjakep nih…

Akumulasi kemarahan

Apa pun bentuk aksinya dan pro kontra dari netizen, ada satu poin penting dalam hal ini yakni permasalahan sampah kita belum terkelola dengan baik. Di dalamnya ada masalah yang begitu kompleks. Jadi, bila ada yang harus marah dengan situasi persampahan saat ini, kemarahan tersebut bisa saja menerabas kemana-mana.

Bisa ke pihak pemerintah atau juga pada masyarakat. Seorang netizen menegaskan ini: urusan sampah kek gini gak bisa sepihak urusan pemerintah kota saja, tapi juga kontribusi masyarakatnya.

Pemerintah misalnya telah membuat regulasi, namun belum dijalankan secara tegas. Keterbatasan sarana dan petugas bisa jadi kendala teknis di lapangan. Lalu, masyarakat yang membuang sampah ke sungai, tidak melulu karena pengetahuan mereka kurang. Boleh jadi mereka tahu bahwa sampah tidak boleh dibuang sembarangan, namun tidak adanya akses buang sampah berpeluang membuat seseorang apatis.

Maka bila ingin jujur, pengelolaan sampah perlu dibenahi dari A sampai Z. Masyarakat perlu diberi edukasi bahkan diberi insentif atas kepatutan yang dilakukan. Sebaliknya, sanksi tegas perlu diberikan pada para pelanggar yang buang sampah di sungai. Namun, sarana untuk memonitoring sebuah regulasi dijalankan juga perlu disiapkan. Misal, perlunya ada CCTV pada titik-titik krusial yang akan memonitoring para pelanggar. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas tanpa tebang pilih.

Ini hanya bisa dilakukan bila ada kolaborasi dan dukungan satu sama lain. Tidak sekadar berbasis pada program jangka pendek. Penanganan sampah harus diperkuat secara berkelanjutan hingga menjadi suatu budaya, tradisi. Sembari semua pihak mengambil peran untuk berkontribusi dalam penanganan sampah, pemerintah tentu harus memikirkan skema penanganan sampah berbasis teknologi. Namun dengan tetap merawat partisipasi warga dalam menjadikan urusan sampah sebagai tanggungjawab masing-masing.

Ini perlu keseriusan dan political will kuat. Jangan, seperti sekarang. Aksi-aksi penanganan sampah digelar layaknya bola-bola pendek. Ganti Bupati/walikota, ganti pula kebijakan. Aksi-aksi penanganan sampah hanya ramai dihilir, tetapi mandek di hulu. Aksi temporal seringkali dilihat sebagai pendekatan lebih baik ketimbang melihat konteks masalahnya secara holostik.

Berkaca pada kompleksitas inilah, para aktivis lingkungan di Tasikmalaya mengingatkan kita untuk berbenah secara totalitas. Peran-peran semua stakeholders harus dikuatkan—aksi teatrikal ini melemparkan alarm pada kita semua untuk ambil peran penanganan sampah secara serius dan bersama-sama.

Inilah yang tidak pernah tuntas mewujud, maka apa salahnya kita marah meski di panggung teater jalanan?