Politik yang Minim Isu Lingkungan

Atas nama kesejahteraan dan ambisi perubahan, kebijakan politik kita harus diakui cenderung bermashab developmetalisme. Pembangunan, yah pembangunan. Kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, peningkatan PAD dan seterusnya. Kota-kota dibangun tanpa perduli dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Apa pun bisa dilakukan atas nama pembangunan. Ujungnya, degradasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang tak berpihak pada masyarakat kecil.

Di suatu desa di pedalaman Sulawesi, tetiba tambang galian C menyatroni. Habis bebatuan sungai direnggut escapator. Tak berselan lama, sungai itu menjelma cekungan dimana air tak mengalir seperti biasanya. Tetumbuhan di pesisir sungai lenyap tak bersisa. Walhasil, sawah-sawah yang dulunya subur menjadi tandus. Rumah-rumah penduduk kehilangan sumber mata air. Sumur-sumur mereka kering, tragedi yang tak pernah dijumpainya setelah puluhan tahun.

Tanpa belajar dari kesalahan serupa, sungai-sungai terus dihantui ekploitasi tambang galian C. Masalah sudah tentu terulang. Semua berlangsung dengan drama pembiaran. Ini belum seberapa tentunya dibanding ekploitasi tambang kelas kakap di beberapa tempat di Sulawesi tenggara, Tengah dan Selatan.

Tutupan lahan terus menipis. Kota-kota bahkan desa-desa kini rawan bencana. Hujan baru sesaat, air membanjiri tiada ampun. Bila kemarau, kekeringan sudah tidak terkira. Ini sudah di depan mata, namun eksploitasi sumber daya alam terus menerus terjadi laksana perlombaan. Bumi dikeruk hingga ke akarnya.

Pada sisi lainnya, kota-kota disesaki masalah klasik. Sampah, ruang terbuka hijau yang minim, drainase, kemacetan, polusi dan lainnya. Ini soal paradigma. Negeri tidak terurus baik, boleh jadi karena wakil rakyat kita sejauh ini nihil gagasan. Isu lingkungan tidak terbilang dalam kamus berpikirnya. Mereka sibuk olah strategi untuk duduk di kursi parlemen, setelah duduk mereka juga sibuk menjalani rutinitas sebagai pejabat publik—yang tanpa gagasan.

Maka, seberapa berani kita di tahun politik ini mulai mendudukkan isu lingkungan sebagai narasi penting? Lalu, menjatuhkan pilihan pada politikus yang memang punya kapasitas menyuarakan isu-isu lingkungan.

Kita lihat saja nanti!