Perang Narasi di Balik Banjir Berulang dan Pentingnya Data Lingkungan

Klikhijau.com - Benarkah ada sengkarut tata ruang di balik fenomena banjir yang berulang setiap tahun di beberapa wilayah di Indonesia? Pertanyaan ini mengemuka pada diskusi virtual yang digelar Thamrin School, Kamis 28/01/2021, dengan tema “Sengkarut Tata Ruang di Balik Banjir Berulang”.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University, Profesor Hariadi Kartodihardjo sebagai pemantik diskusi menyebut, banjir yang berulang tak lepas dari suatu akumulasi masalah yang berlangsung lama.

“Yang bisa dikaitkan dengan tata kelola atau tata ruang adalah sebuah perubahan yang sifat dasar perubahan itu tidak seketika. Nah, saya lebih menyoroti problem itu. Jadi, tak seperti bank begitu yah, kalau duitnya pagi hilang sorenya ketemu akan kelihatan yang hilang berapa rupiah begitu,” demikian Hariadi menggambarkan.

Hariadi juga menganalogikan bencana banjir dan longsor yang terjadi itu seperti penyakit dalam tubuh manusia yang tidak serta merta menahun. Namun, masalahnya, kata Hariadi, begitu bencana terjadi justru akan dikontestasikan dimana setiap orang akan saling lempar tanggungjawab.

“Nah, sejauh ini yang paling penting diungkap di media adalah sifat akumulasinya, seperti saya katakan tadi. Jadi, ini (banjir dan longsor, Red) bukan tunggal begitu. Tetapi terakumulasi dari waktu ke waktu sebagaimana penyakit yang mendera manusia. Tidak seketika terjadi.

[irp]

Perihal keterbukaan informasi

“Di China saat ini sedang berkembang suatu aplikasi warga untuk lingkungan hidup. Jadi, mereka sudah berbasis warga jadi apapun faktor yang memengaruhi pada tingkat tertentu semisal pada makro kebijakannya dan sebagainya, itu dapat terdeteksi,” jelas Hariadi.

Untuk konteks Indonesia, jelas Hariadi, pengelolaan sumber daya alam sejak tahun 70-an tidak pernah berubah. Ia mencontohkan model-model pemberian izin lingkungan yang relatif mudah.

“Memang sih izinnya sudah sesuai regulasi, tapi kemampuan mengontrolnya pasti tidak bisa. Sehingga izin itu hanya menjadi alat administrasi saja,” jelas Hariadi.

Pandangan Profesor Hariadi ini seolah mempertajam perdebatan yang berkembang beberapa hari terakhir perihal penyebab banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia.

[irp]