Penanganan Sampah Plastik jadi Rekomendasi Politik Kongres NasDem

Ia juga menguraikan tentang kebijakan pemerintah perihal pengurangan sampah plastik. Pada tahun 2016, telah dirintis oleh asosiasi ritel didukung pemerintah untuk penerapan kebijakan kantong plastik berbayar hampir di seluruh minimarket di Indonesia. Kantong plastik berbayar dalam arti bahwa bayaran itu untuk beban yang diberikan kepada lingkungan.

"Menurut survey yg dilakukan pada 2016 itu sekitar 87% masyarakat setuju dengan kebijakan kantong plastik berbayar, dan 91% masyarakat bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Dan perubahan perilaku terjadi di masyarakat akibat kampanye dan regulasi pengurangan sampah plastik yaitu lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan tumbler, tas belanja, dan sedotan tidak sekali pakai," ujar Menteri Siti.

Ancaman bagi dunia wisata

Di contohkan olehnya destinasi seperti Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, misalnya, sebanyak 56% sampah merupakan sampah plastik, sementara sampah organik hanya 14%. Sementara komposisi sampah nasional pada 2018, sebanyak 57% sampah organik dan hanya 15% sampah plastik.

“Oleh karena itu, pemerintah bersama para pihak terus menggencarkan kampanye pengurangan sampah plastik. Dan mengeluarkan regulasi pajak yang lebih besar untuk plastik,” tegas Menteri Siti.

Pemerintah juga mengingatkan telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah secara umum, utamanya dengan langkah memilah jenis sampah.

Untuk kemudian diolah menjadi sumberdaya seperti mendaur ulang sampah menjadi kreasi unik dan berharga. Di beberapa Bank Sampah sudah terlaksana, seperti bayar tagihan atau beli sembako bisa menggunakan sampah plastik.