Menanti Aksi Komisi IV DPR RI dalam Mendukung Upaya Rehabilitasi Mangrove

Klikhijau.com – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di Persemaian Mangrove G20 di Pemogan, Denpasar Selatan, Denpasar, Senin, 9 Desember 2024 kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan menandai pula akhir  Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Salah satu tujuan kunjungan kerja tersebut, menurut Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto adalah mengetahui sejauh mana pengelolaan ekosistem mangrove dan upaya penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, manfaat mangrove bagi masyarakat, serta aspirasi dan dukungan yang diperlukan oleh Masyarakat Pelestari Mangrove serta pemangku kepentingan lainnya.

“Ekosistem mangrove yang sehat berfungsi sebagai pencegahan abrasi, menahan badai, mencegah kontaminasi, tempat hidup serta pemijahan biota laut, sehingga mampu menyediakan sumber makanan bagi beberapa spesies yang ada,” jelas Titiek Soeharto, sapaan akrab putri mantan Presiden Soeharto itu.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan manfaat ekologis mangrove bagi masyarakat pesisir Indonesia.

[irp]

“Setidaknya terdapat 4 multiusaha mangrove yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir secara lestari, yaitu dari kayu mangrove, nilai ekonomi karbon, wisata alam, dan hasil hutan non kayu lainnya,” tambahnya.

Pengelolaan mangrove itu kompleks

Dyah menyampaikan bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah merehabilitasi mangrove seluas 74.485 Ha. Untuk memperbaiki ekosistem mangrove sekaligus mengurangi dampak penurunan ekonomi yang cukup signifikan dirasakan masyarakat pesisir pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah melalui kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Mangrove melakukan rehabilitasi mangrove secara masif pada tahun 2020-2021.

[irp]

“Pemerintah juga telah membuat Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional 2021-2030. Ke depan, pemerintah akan memastikan keinginan pengelolaan mangrove dengan mengarusutamakan rehabilitasi mangrove ke dalam kebijakan pusat dan daerah, dan pengelolaan usaha/kegiatan, serta penguatan sistem silvikultur dan penyediaan bibit,” tambah Dyah.

Sementara itu, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono, menyampaikan bahwa pengelolaan mangrove secara berkelanjutan memang kompleks. Hal tersebut disebabkan karena mangrove, sebagaimana juga gambut, merupakan ekosistem yang pengelolaannya bersifat multi-sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan status lahannya sehingga perlu segera diatasi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan pengelolaan mangrove berkelanjutan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk di antaranya upaya mengakses berbagai skema pendanaan untuk rehabilitasi mangrove.