Krisis Etik dibalik Foto Viral Menhut Main Domino dengan Eks Pembalak Liar

“Itu soal etika pejabat, bagaimana sebagai pejabat publik, apalagi Menteri Kehutanan seharusnya lebih berhati-hati terkait dengan relasi yang ia bangun karena kejahatan kehutanan kebanyakan mandek pada penegakan hukumnya. Begitu banyak yang terkandas di tengah jalan dan kemudian hal itu tidak menemukan efek jera pada para pelaku kejahatan kehutanan.” Tuturnya.

“Meskipun sudah diklarifikasi oleh Menhut bahwa beliau tidak mengenal Azis Wellang, tapi perlu diinvestigasi lebih dalam mengenai Azis Wellang itu sendiri, karena perusahaannya telah melakukan pembalakan di luar izin yang diberikan.” Tambahnya.

Arie Rompas beserta timnya juga menganggap bahwa kasus ini terdapat konflik kepentingan karena kasus-kasus kehutanan dan kasus lingkungan terhenti di tengah jalan karena adanya relasi informal atau jejaring yang dibangun untuk menghindari proses proses hukum.

”Ini perlu dilihat sebetulnya karena kami menduga ada kepentingan dibalik pertemuan itu. Oleh karenanya perlu diinvestigasi lebih dalam,” tegas Arie.

Tindakan Menhut tersebut juga dinilai berdampak pada kepercayaan publik. Menurut Arie,  tindakan tersebut akan berdampak pada proses-proses penegakan hukum terkait kasus kehuatan.

“Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kasus kasus lingkungan dan kehutanan itu banyak sekali terhenti di tengah jalan. Artinya jika ini tidak dilakukan investigasi menyeluruh dalam proses hukum terkait dengan pelanggan tersebut,” katanya.

Arie menekankan bahwa kejadian ini ditakutkan akan melukai hati masyarakat dan upaya-upaya masyarakat dalam menjaga lingkungan dan hutan di Indonesia. Hal itu karena kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak melindungi hutan termasuk gagalnya upaya penegakan hukum.

Arie rompas pun menyarankan relasi pejabat publik di bidang kehutanan dengan para pelaku pengrusakan hutan agar menghindari konflik kepentingan dan perlu ada standar yang jelas pejabat publik untuk bertemu dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

“Sehingga pejabat publik dinilai betul-betul mengabdi kepada kepentingan negara dan tidak menggunakan relasi-relasi sosial, politik, dan aktor untuk melakukan negosiasi di luar hukum. Karena seharusnya ada prosedur yang tegas soal bagaimana mereka membangun jaringan yang terkait oleh pihak jabatannya,” pungkasnya.