Klikhijau.com – PT Adaro Energy Tbk (ADRO) baru saja mendapatkan fasilitas pinjaman senilai US$400 juta. Atau setara dengan Rp5,79 triliun (kurs 1$ = Rp14.475) melalui sindikasi pinjaman dari sejumlah bank.
Menyikapi hal itu, sejumlah karangan bunga dikirimkan dan ditujukan kepada sindikasi perbankan pemberi pinjaman dan ADRO sebagai tanda duka cita mendalam karena telah memperparah krisis iklim dengan membiayai produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia.
Berdasarkan laporan keterbukaan informasi yang disampaikan ADRO ke OJK dan BEI, pinjaman berjangka waktu 5 tahun tersebut akan digunakan untuk melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh saldo pinjaman terutang yang dimiliki salah satu anak perusahaan ADRO, Adaro Indonesia, yang merupakan lini bisnis utama pertambangan batu bara milik perseroan.
Berdasarkan hasil penelusuran tim riset koalisi Bersihkan Indonesia, ditemukan sebanyak belasan bank – baik bank BUMN dan bank milik asing – terlibat dalam sindikasi bank tersebut.
Karangan bunga duka cita
Menanggapi pendanaan ADRO dari beberapa bank ini, gerakan Extinction Rebellion Indonesia, hari ini mengirimkan karangan bunga ke kantor ADRO sebagai ucapan ‘selamat’ atas berhasilnya ADRO mendapatkan pinjaman yang akan memperparah krisis iklim global.
Dalam laporan tahunannya, ADRO menyatakan memiliki cadangan batu bara sebesar 1.1 miliar ton. Jika batu bara tersebut dibakar maka akan menghasilkan emisi sebesar 2.2 GtCO2-e, hampir 1.5 kali total emisi yang dihasilkan Indonesia di tahun 2018.
“Dunia saat ini sudah menghadapi krisis iklim. Bukan tugas pemerintah saja untuk bertindak sekarang juga dalam mengatasi krisis ini, namun semua lapisan masyarakat termasuk lembaga keuangan sebagai pemberi modal,” tegas Melissa Kowara, salah satu partisipan Extinction Rebellion Indonesia.
Menurut Melissa, Adaro tidak seharusnya mendanai proyek-proyek yang malah memperburuk krisis iklim dan membawa kita lebih jauh menuju keruntuhan ekologis dan kepunahan massal. “There is no financial return on a dead planet,” jelasnya.
Keterlibatan pembiayaan bank BUMN
Diketahui, Bank BUMN yang termasuk di dalam sindikasi tersebut di antaranya adalah Bank Mandiri, BNI dan BRI. Padahal, Bank Mandiri baru saja menerbitkan sustainable bond sebesar USD 300 juta.
Bank Mandiri memanfaatkan momentum pasar maraknya demand atas sustainable bond untuk mendapatkan dana segar.
Namun, di saat yang sama Bank Mandiri tidak menghentikan pembiayaan ke batu bara yang jelas-jelas merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar. Hal ini menunjukkan masih nihilnya komitmen keuangan berkelanjutan dari bank-bank BUMN.
Dalam diskusi Green Finance: Tren Global dan Arah Lembaga Keuangan Nasional, Selasa (20/4) lalu, ekonom Faisal Basri menyatakan bank yang masih memberikan pinjaman untuk proyek energi kotor tidak berkomitmen mewujudkan ekonomi hijau.
Padahal, kata Faisal Basri, seharusnya bank sudah beralih memberikan pinjaman untuk pengembangan energi bersih. Faktanya, bank-bank dalam negeri, termasuk BUMN, masih ada yang memberikan pinjaman (batu bara).
Komitmen mereka tidak murni green financing tapi greenwashing atau berdiri dua kaki dengan membiayai proyek energi bersih, tapi di waktu bersama masih membiayai perusahaan batu bara.
Andri Prasetiyo, peneliti Trend Asia menyatakan “Terdapat indikasi konflik kepentingan yang begitu kuat di balik keputusan problematik sejumlah bank BUMN mendanai bisnis energi kotor batu bara Adaro Energy.
Bank Mandiri, BNI, BRI yang secara serempak memutuskan untuk memberi dana berada dalam naungan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir, adik kandung dari CEO Adaro Energy, Garibaldi Thohir.
Kelindan kepentingan ini lantas menyebabkan prinsip pendanaan berwawasan lingkungan menjadi diabaikan.
Dalam kerangka kebijakan yang lebih besar (Grand Policy) ini juga semakin menggenapi paket keistimewaan yang diperoleh Adaro Energy dari rezim pemerintahan saat ini setelah dalam UU Minerba terbaru mereka mendapatkan jaminan kepastian perpanjangan izin operasi secara otomatis.
Di regional, bank-bank dari Malaysia, yaitu CIMB dan Maybank dan bank asal Singapura, UOB juga terlibat dalam sindikasi ini. Padahal, CIMB tahun lalu baru saja mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi pembiayaan di sektor batu bara.
“Keputusan CIMB untuk tetap membiayai ADRO sangat bertolak belakang dengan komitmen CIMB untuk mengurangi asset produktifnya pada sektor batu bara”, ujar Pius Ginting, koordinator perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat.
“Banyaknya lembaga keuangan berbasis Malaysia dan Singapura yang berikan dukungan keuangan bagi industri batu bara adalah ironi. Sebagai negara yang terpengaruh oleh kejadian asap dan badai, kegiatan investasi pendanaan di Malaysia dan Singapura merugikan rakyatnya dan juga merugikan rakyat Indonesia yang rentan bencana terkait perubahan iklim”, tegas Pius.
Komitmen lemah Adaro
Tidak hanya bank BUMN dan bank regional yang tidak konsisten dengan komitmennya, bank asal Inggris, Standard Chartered dan HSBC juga terlibat dalam sindikasi bank ini.
Meskipun Standard Chartered mengaku telah memiliki kebijakan pembiayaan batu bara, namun Standard Chartered tetap terlibat dalam pembiayaan ADRO. Hal ini menunjukan betapa lemahnya kebijakan batu bara yang diusung oleh Standard Chartered.
“Slogan Standard Chartered, ‘Here For Good’ tidak berarti apa-apa jika Standard Chartered terus membiayai perusahaan batu bara yang bisnisnya dapat memperburuk perubahan iklim global,” kata Binbin Mariana, Indonesia Energy Finance Campaigner dari Market Forces.
Kata Binbin, Standard Chartered dapat mengatakan bahwa mereka peduli dengan perubahan iklim, atau mengakui bahwa mereka akan tetap mendanai perusahaan batubara yang memperburuk perubahan iklim – tapi jelas Standard Chartered tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan.
Pembiayaan dengan jumlah fantastis dan ditujukan untuk kepentingan ekspansi lini utama bisnis batu bara ADRO menunjukan bahwa komitmen Adaro Energy untuk melakukan diversifikasi energi baru masih sangat lemah. Terlebih pernyataan pihak ADRO sebelumnya yang masih menginginkan batu bara sebagai pilar utama bisnis perseroan.
