- Pantai yang Bersalin Nama - 13/04/2024
- Gadis Iklim - 07/04/2024
- Anak Kecil dalam Hujan - 30/03/2024
Klikhijau. com – Saya kaget ketika mendapati berita Indonesia mengimpor sampah dari beberapa negara. Padahal jika dilihat di sekeliling kita, sampah berserakan di mana-mana. Itu sebuah fakta jika Indonesia kewalahan menangani sampah domestik.
Hanya saja, ajaibnya Indonesia dengan lapang dada masih mengimpor sampah. Indonesia belum berani menganmbil keputusan dan kebijakan seperti China yang menghentikan impor sampah dari negara lain.
Kebijakan China tersebut rupanya berdampak luas, bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara Asia Tenggara lainnya. Karena itu para aktivis lingkungan menyuarakan pelarangan impor sampah di Asia Tenggara.
Di Indonesa sendiri, baru-baru ini para aktivis lingkungan dari beragam organisasi yang tergabung dalam Alianzi Zero Waste Indonesia (AZWI). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor sampah.
Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi, Selasa, 25 Juni 2019 mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera menghentikan impor sampah. Hal itu bukan tanpa sebab, sejak tahun 2015 para peneliti mendapati bahwa Indonesia merupakan negara kedua pencemar laut dunia setelah China.
Membatasi impor sampah
Sedangkan untuk skala ASEAN menurut Bali Fokus, Yuyun Ismawati seperti yang dimuat di voaindonesia.com, bahwa beberapa negara ASEAN telah merespons perubahan perdagangan limbah plastik global tersebut dengan pembatasan impor.
Bahkan pada Juli tahun lalu, pemerintah Malaysia mencabut izin impor 114 perusahaan dan telah menargetkan pelarangan impor sampah plastik pada 2021.
Sedangkan Thailand sudah menargetkan pelarangan impor akibat kenaikan drastis impor sampah plastik mereka dari Amerika pada tahun 2018 yang mencapai dua ribu persen (91.500 ton). Vietnam pun sudah tidak lagi mengeluarkan izin baru untuk impor sisa, reja dan atau skrap plastik, kertas, serta logam.
Studi Bank Dunia mendapati komposisi sampah pada laut di Indonesia terdiri dari 21 persen popok sekali pakai, 16 persen tas plastik kresek, 5 persen bungkus plastik, 4 persen kaca dan logam, 1 persen botol plastik, 9 persen plastik lainnya, dan 44 persen sampah organik.
Untuk Indonesia saja, laporan hasil audit merek yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia pada pertengahan September 2008 di tiga lokasi di Indonesia, menemukan kemasan produk-produk dari Santos, P&G, dan Wings sebagai yang terbanyak dari kegiatan bersih-bersih pantai di Tangerang; Danone Dettol, Unilever di Bali; dan Indofood, Unilever, serta produk Wings di Yogyakarta.
Seruan penghentian impor sampah telah diserukan berbagai kelompok lingkungan. Seruan itu bahkan dilakukan pada saat para pemimpin Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertemu di Bangkok, Thailand 20-23 Juni 2019 lalu.
Asia Tenggara mengalami peningkatan impor sampah plastik. Bukan hanya itu, bahkan sampah elektronik dari negara-negara maju setelah China sebagai pendaur ulang terbesar di dunia melarang impor sampah. Kebijakan China itu membuat jutaan ton sampah dialihkan ke negara-negara lain.
Menurut kelompok lingkungan Thailand, menjadi kepentingan ASEAN untuk melarang perdagangan sampah. “Menyambut sampah plastik dan elektronik dari luar negeri atas nama pembangunan harus segera dihentikan,” ungkap Penchom Saetang, direktur yayasan Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH).
Beberapa negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir telah mengambil langkah untuk menghentikan aliran sampah. Indonesia baru saja menolak impor sampah dari Kanada, setelah langkah serupa oleh Malaysia dan Filipina.
Thailand tidak melarang impor sampah plastik tapi bertujuan menghentikannya pada 2020. Bangkok menerapkan larangan sebagian sampah elektronik sebagaimana yang ditulis oleh Syarifuddi di sindonews.com.
Isu sampah bukan agenda
Namun, menurut greenpeace.org/Indonesia, 21 Juni 2019 lalu baik isu sampah ataupun impor sampah tidak ada dalam agenda rapat. Cukup jauh dengan tema pertemuan ASEAN, “Advancing Partnership for Sustainability” (Memajukan Kerjasama yang Berkelanjutan).
Alih-alih, diskusi dalam pertemuan ini akan fokus pada perdagangan, ekonomi, dan masalah keamanan. Yang memprihatinkan, masalah penting berhubungan dengan kemajuan yang berkelanjutan dan menjadi momok pertumbuhan wilayah ASEAN, tidak dibahas.
Padahal jika merujuk pada berita greenpeace.org/Indonesia, masyarakat ASEAN seharusnya menuntut para pemimpinnya untuk membahas mengenai sampah dan impor sampah. Ini adalah kesempatan di waktu yang tepat untuk menunjukkan kepemimpinan ASEAN dalam masalah penting ini.
Dengan menghentikan impor sampah dan memberlakukan kebijakan pengurangan plastik yang kuat. Dipercaya jika wilayah ASEAN berada dalam posisi ideal untuk mempercepat transformasi ekonomi global. Karena bisa memaksa negara-negara di belahan utara bumi memikirkan ulang sampah mereka masing-masing dan mengakhiri ekspor sampah.
