Klikhijau.coom – Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaring Nusa menyelenggarakan pertemuan tahunan ketiga Coastal and Small Islands People Summit 2024 di Kawasan Timur Indonesia.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan wilayah pesisir, laut, serta pulau-pulau kecil, yang selama ini diabaikan. Momentum ini diwarnai dengan pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintahan Sebelumnya
Selama satu dekade terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap abai dalam melindungi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurut Jaring Nusa, Jokowi justru membuka jalan bagi investasi besar yang seringkali merugikan hak-hak masyarakat di wilayah tersebut. Regulasi yang dihasilkan selama pemerintahannya tidak hanya menjadi ancaman bagi ekosistem, namun juga meningkatkan risiko bencana ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam secara masif.
Asmar Exwar, Dinamisator Jaring Nusa, menyatakan bahwa pemerintahan ke depan harus mengeluarkan kebijakan yang serius dalam memberikan jaminan terhadap masyarakat pesisir dan wilayah adat yang terancam oleh krisis iklim dan kebijakan pembangunan yang tak berpihak. Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan adil dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk meminimalisir ancaman bencana ekologis.
Kearifan Lokal sebagai Solusi
Sementara itu, Gadri R. Attamimi dari Yayasan EcoNusa menyoroti pentingnya melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia Timur, yang ia sebut sebagai benteng terakhir negara ini.
“Kearifan lokal, harus dihidupkan kembali sebagai tameng terhadap kerusakan ekosistem, dan pemerintah pusat serta daerah diharapkan mampu bekerja sama merumuskan kebijakan yang melindungi kekayaan alam tanpa tumpang tindih,” sambungnya.
Menghentikan Proyek-Proyek Ekstraktif
Pemerintahan baru juga diminta untuk menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang selama ini merusak lingkungan pesisir, seperti penambangan pasir laut dan reklamasi pantai.
Manajer Kampanye Pesisir dan Pulau Kecil WALHI Nasional, Parid Ridwanuddin, menekankan pentingnya mengutamakan keadilan ekologis dan iklim serta menghentikan total proyek-proyek yang merugikan masyarakat pesisir.
Sikap serupa disuarakan oleh Faizal Ratuela, Direktur WALHI Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah selama ini telah gagal memberikan keadilan bagi masyarakat kepulauan di Kawasan Timur Indonesia. Proyek-proyek yang disebut sebagai solusi pengentasan kemiskinan hanya menguntungkan segelintir oligarki, sementara masyarakat semakin rentan terhadap bencana alam.
Penegakan Hukum dan Ancaman Investasi
Dalam konteks ini, Jull Takaliuang, Ketua Yayasan Suara Nurani Minaesa dari Pulau Sangihe, menyoroti pentingnya penegakan hukum terkait aktivitas pertambangan ilegal dan reklamasi pantai yang merusak ekosistem laut. Ia menyerukan penghentian segera terhadap proyek reklamasi yang tidak memikirkan keberlanjutan ekosistem lokal.
Ancaman perubahan iklim bagi masyarakat pesisir juga diangkat oleh Zafira Daeng Barang dari Perkumpulan PakaTiva, Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas berada dalam risiko besar akibat kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk merancang kebijakan adaptif dan mitigatif yang memperhatikan ancaman perubahan iklim.
Perlindungan Sumber Pangan Lokal
Pentingnya perlindungan sumber pangan lokal juga disampaikan oleh Pius Jodho dari Yayasan Tananua Flores. Ia menekankan bahwa petani dan nelayan memiliki peran sentral dalam rantai pangan nasional, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka hanya akan merusak kemandirian pangan nasional. Ia menyerukan agar pemerintahan baru lebih serius dalam melindungi benih pangan lokal yang tahan terhadap perubahan iklim.
Menyuarakan Suara Masyarakat Adat
Perwakilan masyarakat adat dari Malaumkarta, Papua Barat, Jefri, menegaskan bahwa masyarakat adat terbukti mampu menjaga kelestarian alam selama berabad-abad. Ia mendesak pemerintahan baru untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dari Sabang sampai Merauke melalui regulasi yang tepat.
Tuntutan Utama: Penghentian Proyek Merusak
Tuntutan-tuntutan yang muncul dalam Coastal and Small Islands People Summit 2024 secara jelas menuntut penghentian proyek-proyek besar yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia Timur. Masyarakat berharap pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa angin perubahan yang lebih pro terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
Summit ini menjadi simbol penting bagi gerakan masyarakat sipil di Kawasan Timur Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta memperingatkan pemerintah akan ancaman serius yang dihadapi wilayah pesisir dan kepulauan akibat pembangunan yang tidak adil.
