Ruang Fiskal Menyempit, Perbaikan Kebijakan Subsidi dan Transisi Energi Mendesak Dilakukan

Klikhijua.com - Ruang fiskal Indonesia yang kian menyempit menempatkan pemerintah pada pilihan sulit dalam kebijakan subsidi energi. Mempertahankan subsidi berisiko menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pengurangannya dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan kelas menengah.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia” yang digelar secara daring oleh Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama Lapor Iklim, Kamis pagi, 20 Agustus 2026.

Para pembicara menilai reformasi subsidi energi tidak dapat dilepaskan dari agenda percepatan transisi energi. Perubahan kebijakan perlu dilakukan secara bertahap dengan memastikan masyarakat yang paling rentan tidak menjadi pihak yang menanggung biaya terbesar.

Subsidi Energi Tidak Bisa Dilihat Dari Satu Sisi

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty, mengatakan kebijakan energi perlu dilihat dari berbagai kerangka, mulai dari ketahanan energi, kondisi fiskal, hingga perlindungan sosial.

Menurut Telisa, transisi energi tidak semestinya dipahami sebatas upaya mengurangi beban fiskal dalam jangka pendek. Agenda tersebut harus ditempatkan sebagai strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan energi yang berkeadilan.

“Transisi energi di Indonesia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai upaya pemangkasan beban fiskal jangka pendek, tetapi merupakan strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan,” ujar Telisa.

Dinamika geopolitik global, menurutnya, semakin memperlihatkan pentingnya posisi APBN sebagai peredam kejut terhadap gejolak eksternal. Pemerintah tetap dituntut memastikan energi tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

Karena itu, diversifikasi bauran energi menuju energi terbarukan dinilai menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi kerentanan energi Indonesia.

Namun, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Telisa menekankan pentingnya tahapan transisi yang inklusif dan partisipatif dengan sosialisasi yang matang serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam skema subsidi yang lebih tertarget, pemerintah juga perlu mengintegrasikan data sosial-ekonomi, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), berdasarkan desil kesejahteraan keluarga.

“Kelompok desil miskin dan rentan memperoleh perlindungan memadai, sementara daya beli kelas menengah tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung,” katanya.

Buruh Khawatir Daya Beli Makin Tertekan