Ruang Fiskal Menyempit, Perbaikan Kebijakan Subsidi dan Transisi Energi Mendesak Dilakukan

Ruang Fiskal Menyempit, Perbaikan Kebijakan Subsidi dan Transisi Energi Mendesak Dilakukan
Dari kanan atas: Ahmad Ashov Birry (Direktur Program Trend Asia), Telisa Aulia Falianty (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), Tata Mustasya (Sustain), Nining Elitos (PP FSBB KASBI/DBN KASBI), dan Ahmad Arif (jurnalis/pendiri LaporIklim). Dari kiri bawah: Juru Bahasa Isyarat. - Foto: Lapor Iklim
Bacakan Artikel

Dampak perubahan subsidi juga dirasakan dari perspektif pekerja.

Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI mengatakan pengurangan subsidi energi dapat menekan pendapatan riil buruh. Di sisi lain, kebutuhan dasar rumah tangga tidak otomatis ikut turun.

“Pengurangan subsidi energi berdampak signifikan terhadap penurunan nilai pendapatan riil buruh, sementara pengeluaran untuk kebutuhan dasar tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat,” ujar Nining.

Kenaikan biaya energi dapat memaksa rumah tangga buruh melakukan penghematan lebih besar. Dalam kondisi tertentu, keluarga juga berpotensi menambah utang untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Nining juga mengingatkan potensi persoalan lain, seperti kelangkaan barang dan antrean panjang apabila perubahan subsidi tidak dibarengi kesiapan distribusi dan tata kelola yang memadai.

Situasi tersebut dapat menyita waktu dan energi pekerja yang semestinya digunakan untuk aktivitas produktif.

Dalam kondisi ekonomi yang sudah penuh tekanan, akumulasi beban tersebut berpotensi memperbesar gejolak sosial.

Karena itu, Nining meminta masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan transisi energi. Pemerintah juga dinilai perlu membuat tahapan kebijakan yang jelas dan konsisten serta memperkuat data sosial-ekonomi sebagai dasar penentuan penerima subsidi.

Perlindungan juga harus mencakup dampak lingkungan, konflik pengelolaan sumber daya, dan pembangunan yang berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat.

PLTS Atap Dinilai Bisa Jadi Jalan Keluar

Persoalan ketepatan sasaran menjadi salah satu tantangan ketika pemerintah berencana menggeser pola subsidi dari subsidi barang menuju subsidi langsung kepada masyarakat.

Tata Mustasya menilai penggunaan sistem desil perlu dilakukan secara hati-hati. Klasifikasi kesejahteraan tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara utuh, terutama ketika biaya hidup terus meningkat.

“Bentuk desil menjadi problem baru. Mungkin maksud pemerintah baik untuk memilah mana yang mampu dan mana yang tidak, tetapi justru bisa menciptakan pemiskinan baru bagi masyarakat,” kata Tata.

Lanjut ke Halaman 3
Pilih Halaman: