Siti: Penegakan Hukum Harus Dilakukan Secara Bersama

Kejadian itu pula yang menjadi dasar pengambilan berbagai langkah pada berbagai tingkatan  operasional kerja mulai dari tataran kebijakan hingga di tingkat tapak atau lapangan.

Kejadian dari masa lalu itu juga yang mengantar hingga terbit Inpres Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Presiden Jokowi.

“Atas segala usaha dan upaya  bersama itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada aparat POLRI, TNI, Kejagung, BNPB, Pemda, dan semua Kementerian yang terlibat serta seluruh masyarakat,” ucapnya.

[irp]

Pentingnya penegakan hukum

Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan, Kejaksaan Agung sangat mendukung keluarnya SKB tersebut.

Ia menyebutnya sebagai bentuk optimalisasi upaya-upaya penaggulangan karhutla. Menurut Burhanuddin, pasca presiden menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kejaksaaan Agung tidak tinggal diam. Ia menginstruksikan kepada jajarannya di daerah agar meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan optimalkan langkah penegakan hukum dalam upaya penanganan tindak pidana karhutla.

Selain itu, Burhanuddin juga meminta jajarannya lebih meningkatkan sosialisasi penerapan peraturan perundangan, khususnya terkait penanganan tindak pidana karhutla melalui rencana tuntutan maksimal oleh jaksa panuntut umum.

Jaksa Agung juga meminta jajarannya menyelenggarakan pelatihan gabungan bagi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan sinergitas dalam penanganan tindak pidana karhutla.