Ruang Terbuka Hijau di Makassar Kian Berkurang

Ironisnya, Kota Makassar hanya menyisakan 9,1% Ruang terbuka hijau. Jumlah ini masih jauh dari standar minimal RTH sebesar 30%. Artinya masih ada sebanyak 20% lebih lahan yang harus dijadikan RTH, ditengah kebutuhan lahan kota yang meningkat.

RTH adalah sebuah keharusan

Menanggapi kurangnya RTH di Makassar, Walhi Sulsel melirik kolaborasi yang seharusnya dijalankan instansi pemerintahan di Kota Makassar, khususnya dalam proses pembangunan. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan ruang hijau dalam pembangunan.

Walhi menilai permasalahannya adalah laju pembangunan kota Makassar yang sangat massif dan tidak dibarengi dengan sinergitas instansi pemerintah daerah. “Sebagai contoh, dinas penataan ruang itu seharusnya berkonsoltasi dengan dinas lingkungan hidup atau dinas terkait soal bagaimana kondisi ruang terbuka hijau,” ujar Slamet Riadi selaku Staf Kajian dan Advokasi Walhi Sulsel.

Selain pembangunan publik, Walhi juga menyinggung beberapa perumahan yang tak menyediakan ruang terbuka hijau di dalam kompleksnya. Padahal, keberadaan RTH telah menjadi kewajiiban bagi pihak pemgembang perumahan. Walhi mengklaim memiliki data terkait perumahan apa saja yang tak mematuhi kewajibannya.

Untuk itu, Walhi berpesan agar kedepannya pemerintah Kota Makassar lebih memerhatikan kondisi lingkungan hidup, termasuk pengadaan fasilitas publik hijau seperti RTH. Untuk mengendalikan bencana ekologis yang rutin menerpa masyarakat Makassar.

Alternatif lainnya yang mungkin bisa dipraktikkan adalah mewajibkan kantor, baik instansi pemerintah maupun swasta, untuk menyediakan ruang hijau dengan konsep eco office, atau konsep urban farming bagi masyarakat kota, dengan kembali menggalakkan semangat menanam.