Ruang Fiskal Menyempit, Perbaikan Kebijakan Subsidi dan Transisi Energi Mendesak Dilakukan

“Transisi energi dan perubahan kebijakan fiskal tak terhindarkan. Namun, jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung ongkosnya, mulai dari biaya energi, kerusakan lingkungan, hingga dampak sosial yang menyertainya,” ujar Ashov.

Ia menilai keterbukaan data dan ruang diskusi publik penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mencari sumber penerimaan baru untuk memperlebar ruang fiskal.

“Kalau kita bicara jangka panjang, kita harus berpikir bagaimana dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya tidak terjadi pemiskinan lebih dalam di masyarakat. Dan ruang fiskal bisa dilebarkan dengan pengenaan pajak kepada industri ekstraktif,” katanya.

Transisi Energi Memerlukan Subsidi yang Adil

Perdebatan mengenai subsidi energi akhirnya bermuara pada satu persoalan: bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap subsidi tanpa memindahkan beban kepada masyarakat.

Pengurangan subsidi memang dapat menjadi bagian dari reformasi fiskal. Namun, kebijakan tersebut akan menghadapi persoalan serius apabila dilakukan tanpa perlindungan sosial yang memadai, data penerima yang akurat, serta alternatif energi yang lebih murah dan bersih.

Karena itu, transisi energi membutuhkan desain kebijakan yang berjalan beriringan. Reformasi subsidi, perlindungan daya beli, pengembangan energi terbarukan, elektrifikasi, serta pembenahan sistem data harus ditempatkan dalam satu kerangka.

Bagi kelompok miskin dan rentan, subsidi tetap dibutuhkan sebagai bantalan ketika harga energi meningkat. Bagi kelas menengah, kebijakan perlu mencegah kenaikan biaya hidup mendorong mereka jatuh ke kelompok miskin.

Sementara dalam jangka panjang, pengembangan energi terbarukan seperti PLTS atap dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap energi fosil.

Dengan pendekatan tersebut, transisi energi tidak berhenti sebagai agenda pengurangan emisi atau penghematan APBN. Ia menjadi bagian dari upaya membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap krisis, sekaligus memastikan biaya perubahan tidak kembali dibebankan kepada masyarakat yang paling lemah.