Ruang Fiskal Menyempit, Perbaikan Kebijakan Subsidi dan Transisi Energi Mendesak Dilakukan

Menurutnya, kebijakan subsidi langsung perlu mempertimbangkan kelompok desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah. Kelompok tersebut menghadapi kenaikan biaya hidup dan memiliki risiko turun ke kelompok kesejahteraan yang lebih rendah.

Tata juga menawarkan pendekatan lain melalui subsidi pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.

Pemerintah, menurutnya, dapat memberikan subsidi penuh pemasangan PLTS atap bagi masyarakat desil 5 dan 6. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu rumah tangga mengurangi konsumsi energi berbiaya tinggi sekaligus menekan kebutuhan subsidi energi dalam jangka panjang.

Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa reformasi subsidi tidak harus berhenti pada pengurangan bantuan. Subsidi juga dapat diarahkan untuk membangun kemampuan masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Elektrifikasi dan Energi Surya Perlu Dipercepat Tanpa Menghasilkan Kemiskinan Baru

Dalam jangka menengah dan panjang, Tata mendorong pemerintah melakukan reformasi struktural di sektor energi.

Elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga perlu dipercepat agar ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) dan LPG secara bertahap dapat dikurangi.

Pada sektor kelistrikan, pengembangan energi terbarukan juga perlu menjadi prioritas, terutama untuk mengejar ambisi pengembangan kapasitas energi surya hingga 100 GW.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga energi global yang selama ini turut memengaruhi kondisi fiskal dan ekonomi rumah tangga.

Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, menilai persoalan subsidi energi dan transisi energi harus dilihat dalam horizon yang lebih panjang.

Ketergantungan terhadap energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga global. Ketika krisis terjadi, tekanan tersebut dapat merembet ke anggaran negara sekaligus meningkatkan biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Menurut Ashov, agenda iklim juga tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target dekarbonisasi. Kebijakan harus menghitung siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung dampaknya.

Masyarakat miskin, termasuk masyarakat miskin perkotaan, berada dalam posisi rentan karena menghadapi tekanan perubahan iklim sekaligus tekanan ekonomi.