Proyek Strategis Nasional Ancam Wilayah Pesisir

Klikhijau.com – Wilayah pesisir merupakan kawasan yang terhampar di dekat pantai. Secara konseptual, batas wilayah pesisir diartikan sebagai wilayah yang ke arah darat masih dipengaruhi oleh lautan dan ke arah laut masih dipengaruhi oleh daratan.

Kawasan ini rentan mengalami kerusakan baik oleh fenomena alam ataukah ulah manusia. Abrasi pantai, banjir rob, longsor di wilayah pesisir dan lain sebagainya adalah faktor alami pemicu kerusakan kawasan pesisir.

Sedangkan alih fungsi lahan untuk pembuatan tambak, reklamasi pantai dan pembangunan kawasan industri di pesisir pantai, termasuk pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah pesisir adalah faktor aktivitas manusia yang berkontribusi membunuh ekosistem pesisir dan laut.

Menggunakan pemikiran positif, kita patut berprasangka baik bahwa alih fungsi kawasan pesisir seperti kebijakan PSN itu dilaksanakan karena kepentingan ekonomi negara atau daerah, dan mungkin terjadi karena ketidak tahuan terkait peran dan fungsi ekosistem di wilayah pesisir bagi kehidupan. Atau mungkin saja karena ada kepentingan manusia yang lebih besar di kawasan tersebut. Perlu dipertanyakan apa urgensi kebijakan PSN di wilayah pesisir? Jika diimpelemntasikan apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya?

Perlu diketahui bersama bahwa sungguh besar potensi ekosistem pesisir bagi keberlangsungan hidup berbagai organisme di dalamnya, termasuk manusia dan alam. Kawasan ini punya tiga ekosistem utama: Pertama, ekosistem mangrove, punya 12 spesies pembentuk vegetasi. Kedua ekosistem lamun, punya 13 Spesies. Ketiga, Ekosistem Terumbu karang punya ribuan spesies. Ketiga Ekosistem ini melindungi kehidupan jutaan organisme yang hidup bersama di dalamnya seperti ikan, keong, teripang, lobster, kerang, gurita, dan lain-lain. Semuanya berperan menyediakan pangan bagi manusia.

Satu dasawarsa terakhir ini, kawasan pesisir mendapatkan tekanan yang luar biasa. Gelombang tinggi menghantam, membuat desa pesisir tenggelam. Ini karena perubahan iklim global menghasilkan cuaca ekstrim : angin kencang, gelombang tinggi, banjir rob, dan curah hujan tinggi. Akar masalah perubahnya iklim global adalah tingginya emisi gas rumah kaca (GRK), pemicu pendidihan global.

Suplayer utamanya adalah emisi karbon dari industri dan penggunaan bahan bakar fosil. Hidro Flourin Carbon (HFC) yang bersumber dari mesin pendingin. Metana bersumber dari industri dan pertanian.

Di sisi lain, skema kebijakan pemerintah untuk melindungi ekosistem pesisir dari ancaman aktivitas ekstraktif terutama oleh industri pertambangan sangat lemah. Pembukaan lahan industri di kawasan pesisir berdampak buruk. Akan lebih parah lagi jika PSN di wilayah pesisir terlaksana. Pasalnya Deforestasi yang saat ini terjadi sudah mengkhawatirkan. Banyak kasus dimana hutan mengrove dibabat habis untuk pengembangan kawasan industri. Pada akhirnya menghilangkan peran dan fungsi ekosistem pesisir sebagai penyedia pangan dan pelindung alami pantai, termasuk hilangnya fungsi penyerap karbon yang dapat melindungi semesta dari ancaman perubahan iklim.

Menyoal PSN di kawasan pesisir

Kebijakan PSN patut dipersoalkan karena tidak menjunjung kaidah keberlanjutan sumberdaya alam pesisir.

Dua hal yang akan terjadi jika dilanjutkan: Pertama kerusakan ruang ekologis. Pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan pesisir dan laut berpotensi merusak ekosistem utama wilayah pesisir dan laut. Ekosistem lamun, ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang sebagai penyedia sumber pangan Masyarakat terdegrdasi dan kehilangan fungsi.

Kedua, hancurnya ruang sosial masyarakat pesisir. Kerusakan lingkungan perairan berdampak pada menurunnya biodiversitas dan sumber plasmanutfah yang selama ini dimanfaatkan oleh warga pesisir sebagai sumber protein utama.

Jika hal ini terjadi maka krisis ekonomi dan kesehatan akan melanda Masyarakat pesisir yang memanen sumberdaya tersebut.

Langkah Solutif

Tiga pendekatan penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini dan kedepan sebagai langkah solutif. Pertama, tata kelola PSN berbasis keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan sosial. Bukan lagi sekadar konseptual diatas tumpukan kertas hasil kajian. Tapi bukti nyata implementasi yang perlu dihadirkan. Pemerintah harus hadir dengan segala kewenangan yang dimilikinya untuk memastikan bahwa proses implementasi kebijakan PSN tepat sasaran, ramah lingkungan dan menjunjung aspek keberlanjutan serta kelestarian sumberdaya alam.

Kedua, mitigasi bencana. Setiap kebijakan perlu mengukur risiko, proyeksi dampak dan memitigasi dampak. Pemerintah perlu membuat skema mitigasi berbasis data modeling proyeksi dampak yang akan timbul.

Ketiga, hentikan PSN di wilayah pesisir jika keberlanjutan SDA dan tindakan mitigasi bencana tidak bisa dieksekusi. Pada akhirnya, pemerintah harus tegas menghentikan seluruh kebijakan PSN yang diproyeksi memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Pemerintahan yang baik, kuat dan bijaksana adalah melindungi manusia dan lingkungan alamnya dari degradasi. Memastikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang. Sesungguhnya seluruh alam dan lingkungan beserta isi di dalamnya adalah titipan dari generasi masa depan untuk generasi saat ini. Mari bersama lestarikan alam pesisir dan laut kita untuk masa depan generasi.

Semoga!