Percepatan Pengakuan Hutan Adat Masuk Inisiatif Strategis Kemenhut

Klikhijau.com – Pada acara halal bihalal Idulfitri 2025 yang digelar Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni di kediamannya di Jakarta, 11 April 2025 lalu. Acara halal bihalal tersebut tidak hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga diwarnai peluncuran dua inisiatif strategis di sektor kehutanan. Kedua inisiatif strategis tersebut merupakan Keputusan Menteri  Kehutanan yang telah ditandatangani sebelum Idulfitri 2025. Karenanya, pada momen yang dihadiri para duta besar negara sahabat, dan para pemangku kepentingan sektor kehutanan tersebut, peluncuran dua inisiatif strategis pun cukup strategis. Berikut kedua inisiatif strategis tersebut: [irp]

• Gugus Tugas Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Gugus tugas ini bersifat inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti para LSM antara lain HUMA, AMAN, FKKM, WRI, dan BRWA. Fokusnya adalah mempercepat proses pengakuan hutan adat di Indonesia, mengingat peran penting hutan bagi identitas, budaya, dan kehidupan masyarakat adat. Suryo Adiwibowo, sebagai perwakilan dari gugus tugas tersebut, menyampaikan bahwa hingga kini lebih dari 600 komunitas adat telah mendapat pengakuan resmi. Namun, tantangan verifikasi dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala. Ia mengusulkan pembentukan basis data nasional masyarakat adat dan penguatan komite adat di daerah sebagai langkah percepatan. "Belum ada yang melakukan hal ini, seperti identitas mereka, kearifan, nilai, norma, lokasi, dan tradisi lainnya. Dan sebelum itu hilang, sebelum lenyap, kita harus, Pak Menteri, kita harus merekonstruksi kembali, menyatukan kembali dengan mereka," ujar Suryo. [irp] Kemudian ia juga mengusulkan agar memperkuat peran dan tugas komite masyarakat adat setempat. "Beberapa, kami menemukan beberapa provinsi sudah ada yang menetapkan, bahkan sampai kabupaten. Jadi bupati, kepala daerah, juga membuat semacam dukungan, semacam surat keputusan untuk mengakui masyarakat adat di wilayahnya," urainya. Dan yang terakhir Suryo mengusulkan agar dapat lebih dioptimalkan upaya penyelarasan dan sinkronisasi peran dan tugas Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dengan peran dan tugas pemerintah daerah, dan juga dengan LSM.

• Gugus Tugas Multiusaha Kehutanan (MUK)

Inisiatif kedua ini bertujuan mendorong model bisnis kehutanan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Konsep MUK memungkinkan berbagai bentuk usaha seperti ekowisata, hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan, dan agroforestry dilakukan dalam satu kawasan dengan satu izin usaha. [irp] Widarmika Agung dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyampaikan bahwa MUK memiliki potensi besar dalam mendorong bisnis hutan regeneratif yang bisa mendukung ketahanan pangan, penyerapan karbon, hingga menciptakan pilar baru ekonomi nasional. Contoh sukses seperti kopi regeneratif di Jambi dan gula aren di Jawa menjadi landasan kuat untuk optimisme kolaboratif ke depan. "Saya pikir kita harus optimis. Namun dari hasil kerja kita bersama, banyak diskusi dengan rekan-rekan di sini, kita tahu bahwa mewujudkan visi ini merupakan hal yang menantang. Beberapa tantangannya, perusahaan kehutanan dan masyarakat sekarang tidak hanya perlu menguasai satu tugas atau satu komoditas saja, tetapi harus menguasai banyak komoditas," ujarnya. Widarmika juga menyebut jika transisi dan membangun sistem MUK merupakan upaya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Pembeli dan investor perlu diyakinkan terkait keberlanjutan usaha dari sistem MUK. Selain itu juga disebutkan kebutuhan akan keterlibatan dari para investor, masyarakat, donor, dan juga pemerintah. "Semoga kita bisa gotong royong sama-sama dalam upaya ini," ucapnya. [irp] Menteri Raja Juli menutup acara dengan harapan bahwa halal bihalal ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan di sektor kehutanan. "Mari kita lanjutkan semangat Idul Fitri ini dengan kolaborasi yang nyata untuk masa depan hutan dan masyarakat Indonesia,” tutupnya. Hadir dalam acara ini, Duta Besar Australia, Denmark, Inggris, Selandia Baru, Finlandia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Norwegia, Swedia, dan Uni Eropa. Organisasi Internasional yang juga hadir antara lain UNDP, UNRC, FAO, RECOFTC, UNEP, UNESCO, dan UNCDF. Sedangkan Mitra dari Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) di sektor kehutanan juga turut hadir, baik yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat maupun konservasi. Jajaran Kementerian Kehutanan diwakili oleh Para Pejabat Eslon 1 dan Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan.(*) [irp]