Klikhijau.com – Paradigma keberlanjutan dalam administrasi publik jadi isu penting saat ini. Hal ini melatarbelakangi Dewan Pengurus Daerah Indonesian Association for Public Administration (DPD IAPA) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menggelar dialog interaktif bertema “Integrasi Green Policy dalam Administrasi Publik”, Kamis (22/1/2026).
Forum diskusi ini merupakan wadah berbagi pandangan antara akademisi dan praktisi. Isu kebijakan publik berwawasan lingkungan dan keberlanjutan dijadikan topik utama.
Melalui dialog interaktif ini, DPD IAPA Sulselbar berharap dapat memperkuat diskursus akademik, mendorong pertukaran praktik baik, serta mengkritisi berbagai tantangan implementasi green policy dalam administrasi publik Indonesia.
Pemantik diskusi, Dr. Haerul, M.Pd., M.Si., menekankan bahwa dialog interaktif yang dihelat DPD IAPA Suselbar tersebut menjadi ruang refleksi bersama bagi kalangan akademisi dan praktisi terkait administrasi publik.
“Dialog interaktif ini menjadi ruang refleksi bagi akademisi dan praktisi administrasi publik untuk memperkuat landasan konseptual, berbagi praktik baik, serta mendiskusikan tantangan implementasi kebijakan berwawasan lingkungan dalam sistem pemerintahan Indonesia,” jelas Haerul.
Narasumber utama pada kegiatan diskusi ini adalah Dr. Darhamsyah, CEC, akademisi dan praktisi di bidang “green public policy”. Selama puluhan tahun, Darhamsyah berpengalaman dalam kepemimpinan di bidang lingkungan serta aktif sebagai trainer di bidang kepemimpinan hijau.
Dalam sesi pembahasan, ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mengintegrasikan green policy ke dalam administrasi publik.
“Integrasi green policy dalam administrasi publik harus dilakukan melalui pendekatan whole of government, dengan memperkuat dan mengharmonisasikan regulasi, melakukan analisis kesenjangan kebijakan, serta menyelaraskan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka panjang,” kata Darhamsyah.
Mantan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2012–2023 itu menambahkan, kebijakan berwawasan lingkungan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan instrumen fiskal dan kelembagaan yang memadai.
“Penguatan green budgeting, green finance, serta green public procurement menjadi prasyarat penting agar kebijakan lingkungan tidak berhenti pada tataran normatif,” ujarnya.
Darhamsyah juga membahas model peran profesional administrasi publik dalam kerangka green policy.
Pertama, bagi kalangan akademisi (the thinker). Darhamsyah menjelaskan peluang ketelibatan akademisi pada isu green policy antara lain melalui keterlibatan dalam penyusunan instrumen kebijakan KLHS yang lebih subtantif, serta mendorong riset-riset kebijakan berbasis bukti (bukti (evidence-based policy).
Kedua, bagi kalangan praktisi (the doer). Darhamsyah menekankan model peran praktisi dalam mendorong Green Budgeting, yakni Melakukan penandaan anggaran hijau (climate budget tagging). Juga memastikan terwujudnya reformasi Pengadaan, dengan menerapkan Green Procurement dalam belanja pemerintah.
“Green Policy bukan beban, melainkan strategi untuk keberlangsungan oprganisasi publik. Diperlukan kepemimpinan ekologis eco-leadership yang memiliki visi dan komitmen kuat untuk keberlanjutan,” pungkas Dosen Pascasarjana Unhas ini.
