Janji Hutan Adat Diragukan! Akses Ekstraktif Cepat, Pengakuan Masyarakat Adat Lambat

Klikhijau.com - Masyarakat Adat blak-blakan meragukan komitmen pemerintah. Janji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di KTT Iklim COP 30 Brasil (4 November 2025) untuk mempercepat pengakuan hutan adat dinilai omong kosong.

Alasannya jelas, kebijakan negara saat ini belum berpihak. Pengelolaan tanah dan hutan adat dianggap masih mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat dan jauh dari konsep keadilan berkelanjutan.

Dalam Diskusi Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet: #TheAnswerisUs: Suara Masyarakat Adat Bagi Keadilan Iklim yang diadakan Rabu, 12 November 2025, Yokbeth Felle, Staf Kampanye Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, mengatakan bahwa negara tidak serius dalam memenuhi, memajukan, menghormati, dan melindungi hak Masyarakat Adat.

"Konsep penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Adat seharusnya dimulai dari melihat kembali hubungan relasi antara masyarakat adat, hutan, dan tanah," ujar Yokbeth.

Hutan Sebagai Ibu

[irp]

“Ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh salah satu pemuda suku Moi di wilayah Sorong. Ia menegaskan bahwa kalau sampai tanah hilang, berarti marga yang meninggali tanah itu juga hilang,” kata Yokbeth.

Yokbeth juga mencontohkan hubungan Perempuan adat di Suku Yei di Merauke, Papua Selatan, dengan alam. Salah satunya dengan pohon nibung atau yang disebut dengan tarek dalam bahasa suku Yei.

“Nibung ini dapat di hutan, makanya mama tidak suka dong (mereka) bongkar hutan,” kata Yokbeth menirukan ucapan Mama Alowisia, perempuan adat Suku Yei.