Indonesia Perkuat Narasi Nasional Jelang COP30 di Belem Brasil

[irp]

BPLH bersama KLHK kini tengah menyiapkan strategi komunikasi terpadu dengan melibatkan jurnalis dan mitra media. “Lucu kalau kita berdebat di luar negeri tapi tidak satu suara di dalam negeri. Karena itu, kami dorong pemahaman bersama dan penguatan kapasitas komunikasi, baik di pusat maupun daerah,” tambah Yulia.

Dari sisi masyarakat sipil, Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam posisi Indonesia di COP30. Menurutnya, isu iklim tidak bisa dilepaskan dari aspek keadilan sosial dan kebijakan nasional. “Krisis iklim adalah persoalan struktural. Kalau akar ketimpangan tidak diatasi, kebijakan iklim hanya akan melahirkan ketidakadilan baru,” ujarnya.

Torry menjelaskan, sebanyak 36 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim kini aktif mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.

Aliansi ini mendorong agar setiap kebijakan iklim berlandaskan konstitusi, termasuk pengakuan terhadap masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B dan 28 UUD 1945. “Kami ingin negara setia pada konstitusi, bukan hanya pada target iklim di atas kertas,” tegasnya.