Klikhijau.com – Indonesia menduduki peringkat 24 Climate Change Performance Index (CCPI) 2021. CCPI merupakan suatu instrumen penilaian kebijakan iklim suatu negera pasca Paris Agreement. CCPI dikembangkan oleh German Watch dan New Climate Institute.
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Julianto, menyampaikan capaian peringkat Indonesia dalam CCPI 2021 tetap mengalami peningkatan.
Pada CCPI sebelumnya, Indonesia peringkat 39. CCPI sendiri membandingkan kinerja iklim dari 57 negara dan negara-negara Uni Eropa.
“Meski sudah menunjukan peningkatan dalam beberapa kategori, masih ada potensi untuk peningkatan peringkat lebih lanjut,” ujar Agus dalam diskusi Pojok Iklim, Rabu 3/2/2021.
Menurut Agus, CCPI merupakan instrumen untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan perubahan iklim internasional. Menurutnya, CCPI memungkinkan adanya komparasi upaya kemajuan perlindungan iklim sebuah negara.
Adapun instrumen penilaian CCPI antara lain Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 40 persen, Energi Terbarukan 20 persen, Penggunaan Energi 20 persen, dan Kebijakan Iklim.
Tren Indonesia
Berikut ini adalah tren Indonesia di setiap instrumen penilaian yang ada dalam CCPI:
- Emisi GRK: Indonesia pada peringkat sedang. Data terbaru menunjukan emisi dari sektor penggunaan lahan dan deforestasi yang menurun.
- Energi Terbarukan: Indonesia mampu naik ke 19 peringkat sebagai tanda ada perubahan signifikan di isu ini.
- Penggunaan Energi: Indonesia juga punya tren meningkat di aspek penggunaan energi.
- Kebijakan Iklim: Kinerja kebijakan iklim meningkat walau dalam kategori sedang secara keseluruhan untuk upaya mitigasi perubahan iklim.
“Dengan adanya kenaikan ini, maka kini Indonesia naik ke kelompok negara-negara dengan kinerja menengah dalam CCPI 2021,” jelasnya.
Akselerasi wacana perubahan iklim
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, Sarwono Kusumaatmadja, menilai wacana perubahan iklim semakin dinamis. Pandemi Covid-19 berpengaruh pada akselerasi perubahan iklim secara global.
Menurut Sarwono, praktik pengendalian iklim tidak sepenuhnya bisa sesuai dengan kondisi masa depan.
“Kita harus melihat peluang kita itu dalam negosiasi perubahan iklim. Aturan main telah berubah banyak, tapi kita tidak mengerti akhirnya akan ke mana. Indonesia harus bisa meraih peluang yang sebesar-besarnya dengan perkembangan yang ada,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Sarwono berpesan agar pemangku kepentingan di bidang pengendalian iklim di Indonesia mengikuti wacana perubahan iklim. CCPI, lanjut dia, bisa menjadi referensi. Meski begitu, tambahnya, CCPI bukanlah satu-satunya instrumen yang mengevaluasi kinerja Indonesia di sektor pengendalian perubahan iklim.
“Banyak lembaga yang akan melakukan hal sama. Jadi kita harus memantau dengan cermat, rajin, dan dapat mengambil kesimpulan yang jelas atas isu tentang perubahan iklim,” pungkasnya.
Urgensi transparansi informasi
Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Moekti H. Soejachmoen, Indonesia masih harus meningkatkan proses pengendalian perubahan iklim. Menurutnya, aksi pengendalian iklim merupakan kerja multi sektor sehingga perlu ada penguatan di setiap sektor tersebut.
Dia menilai salah satu penguatan bisa berawal dari keterbukaan informasi terkait pengendalian perubahan iklim. Hal tersebut menurutnya penting agar lebih banyak pihak yang paham terhadap perubahan iklim.
Dengan begitu, ketika ada penilaian serupa seperti CCPI, hasil yang muncul benar-benar merepresentasikan kondisi perubahan iklim di Indonesia.
“Isu perubahan iklim ini memang kompleks. Tapi infomasi perlu dipahami oleh lebih banyak pihak. Sehingga ketika ada survei untuk peringkatan ini datanya bisa reliable dan tidak misinterpretasi,” pungkasnya.
* Artikel ini telah tayang di Greeners dengan judul Climate Change Performance Index 2021: Indonesia Duduki Peringkat 24
