Indonesia is Not For Sale, Merdeka dari Kerusakan Lingkungan dan Pelemahan Demokrasi

“Proyek IKN telah menciptakan korban senyap, termasuk orangutan, bekantan, dan berbagai satwa yang habitatnya terancam. Konflik agraria dan dampak ekologis semakin diperparah dengan proyek ini,” tegasnya.

Proyek IKN disebutkan dalam keterangan tersebut bahwa tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga membebani keuangan negara. Hingga saat ini, pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan Rp72,3 triliun dari APBN untuk proyek yang bernilai total Rp466 triliun, sambil terus mencari investor dengan menawarkan insentif pajak. Belanja negara untuk upacara HUT RI ke-79 di IKN juga mencapai Rp87 miliar, membengkak dari tahun sebelumnya.

Meike Inda Erlina, Juru Kampanye Trend Asia, menyebutkan bahwa pembangunan IKN hanya menguntungkan elite ekonomi-politik yang terkait dengan pemerintah.

“APBN yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat malah dihambur-hamburkan demi proyek mercusuar. Proyek ini tidak hanya membawa masalah bagi warga Kalimantan, tetapi juga bagi masyarakat di Sulawesi Tengah yang terdampak oleh pertambangan bahan material untuk IKN,” kata Meike.

Solusi yang Tidak Menyelesaikan Masalah

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak otomatis menyelesaikan masalah Jakarta, seperti banjir, kemacetan, dan polusi udara. Tanpa koreksi pada pendekatan pembangunan yang ekstraktif, pemindahan ini hanya akan memperparah kerusakan lingkungan di lokasi baru. Diperlukan kebijakan yang lebih partisipatif dan inklusif yang mengedepankan kelestarian lingkungan agar pembangunan kota tidak hanya menjadi alat segelintir oligarki.

Dengan suara keras warga Penajam Paser Utara dan dukungan dari berbagai organisasi, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang perayaan, tetapi tentang memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan lingkungan dilindungi dari eksploitasi yang merugikan.

Sekadar diketahui koalisi yang tergabung dalam Koalisi Tanah untuk Rakyat (Titura) antara lain Warga Korban Proyek IKN, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Jatam Kaltim, Pokja 30, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kaltim, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaltim, Pokja Pesisir Balikpapan, PBH Peradi, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi, PBHI.