Gawat, Limbah Rumah Makan di Makassar Mengalir Bebas ke Saluran Air

“Baik menurut Undang-Undang dan Perda No 9 PPLH Makassar wajib mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana," tegas Yusran.

Bahkan jika dipandang perlu, lanjut Ketua FKH Makassar ini, ketentuan hukum perdata pun bisa ditempuh melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Limbah selalu jadi masalah serius masyarakat perkotaan. Jika tidak ditangani dengan tepat, lingkungan pun dapat tercemar.

Bagi rumah makan dan restoran, pastinya sisa makanan merupakan limbah yang memusingkan. Apalagi umumnya berasal dari dapur, seperti bagian dari sayuran yang tidak termasak, minyak bekas menggoreng, atau sisa-sisa makanan yang tidak habis disantap tamu.

Dimana kehadirannya tidak dikehendaki karena tidak memiliki nilai ekonomis. Apabila limbah ini dengan sengaja dibuang ke lingkungan seperti media air di Jalan Abdul Dg Sirua tak jauh dari kantor PDAM. Pastinya juga dapat menimbulkan dampak negatif di saat mencapai jumlah atau konsentrasi tertentu.

Dokumen gambar ini terekam saat penyedotan limbab di RM Mbak Daeng yang tak memiliki IPAL dan Grease Trap di Jl Abdul Dg Sirua