Dilema Pemilahan Sampah Makassar: Lingkungan Membaik, Hak Kerja Tersingkir?

LBH Makassar menyampaikan kritik serupa. Salman mengatakan pemerintah seharusnya membuka ruang partisipasi masyarakat sebelum kebijakan diterapkan, terutama karena keputusan tersebut berdampak langsung pada pekerjaan warga.

Ketika kebijakan bertemu kehidupan sehari-hari

Di Sekretariat Yayasan Pabbatta Ummi, persoalan itu terdengar dalam bentuk yang jauh lebih sederhana daripada bahasa kebijakan.

Ada orang yang takut kehilangan pekerjaan.

Ada orang yang memikirkan uang sekolah anak.

Ada orang yang mempertanyakan mengapa kendaraannya dilarang masuk sementara kendaraan lain disebut masih dapat masuk.

Ada pula orang yang ingin tetap bekerja tetapi meminta agar pekerjaannya ditempatkan dalam sistem pengelolaan sampah yang baru.

Muin, dalam pertemuan tersebut, berharap ada solusi yang memungkinkan para pengangkut tetap bekerja.

Harapan itu menunjukkan bahwa tuntutan mereka bukan semata mempertahankan keadaan lama.

Mereka meminta jalan masuk ke keadaan baru.

Makmur bahkan mendorong pemerintah memberikan pekerjaan atau kompensasi kepada masyarakat terdampak apabila pekerjaan lama benar-benar tidak dapat dilanjutkan.

Ia mengatakan sudah 33 tahun berada di kawasan tersebut dan menyebut kebijakan kali ini sebagai alasan baginya untuk melawan karena dianggap tidak berpihak kepada keluarga di sekitar TPA.

Sebab ukuran keberhasilan kebijakan persampahan tidak berhenti pada apakah sampah berhasil dipilah atau tidak.

Ada bagian lain yang harus dihitung: orang-orang yang selama ini bekerja di dalam sistem tersebut.

Di Tamangapa, mereka sedang menunggu apakah sistem baru akan memberi mereka tempat atau justru membuat pekerjaan yang selama ini menopang kehidupan keluarga perlahan hilang.

Bagi Nur Jannah, persoalannya tetap sederhana: mereka ingin bekerja.

Dan selama pekerjaan itu belum memiliki tempat yang jelas dalam sistem baru, pertanyaan tentang masa depan pemulung dan pengangkut sampah mandiri masih terbuka.