Beberapa Catatan Iringi Apresiasi CIFOR Tentang TKH di Indonesia

Klikhijau.com - Kepemimpinan Presiden Jokowi di periode pertama mendapat apresiasi. Periode tersebut dianggap sebagai periode keberhasilan dalam perbaikan Tata Kelola Hutan (TKH) di Indonesia.

Apresiasi itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Center for International Forestry Research (CIFOR), Robert Nasi secara tertulis. Sebagai tanggapan atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya saat menyampaikan diskusi kebijakan kehutanan yang diselenggarakan oleh KLHK di Bogor, Jumat, 30 Agustus 2019 lalu.

“Kemajuan luar biasa telah dicapai sehubungan dengan tata kelola hutan. Kebijakan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk saat ini Presiden dan pemerintahannya harus diberi selamat," ujar Nasi.

[irp posts="2746" name="26 Profesor Bertemu Menteri LHK Bahas Penataan Pemukiman Masyarakat di Kawasan Hutan"]

Nasi menyatakan kekagumannya atas upaya yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Jokowi dalam melindungi dan melestarikan hutan dan lahan gambut yang sangat luas di Indonesia.

“Orang hanya dapat menyimpulkan bahwa selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, dan di bawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, lebih banyak yang telah dicapai untuk masa depan hutan Indonesia daripada pencapaian oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sejak negara itu merdeka pada 17 Agustus 1945,” tegasnya.

Lisensi FLEGT

[irp posts="1865" name="9 Tokoh Hutan Sosial Mendapatkan Trofi dari Pemerintah, Berikut Daftarnya"]

Lalu pada awal 25 Oktober 2016 dimulai sebuah program kehutanan sosial yang ambisius. Membagikan hak penggunaan lahan hutan dengan target lebih dari 12,7 juta hektar hutan untuk masyarakat lokal.

Selanjutnya pada 15 November 2016 Indonesia menjadi negara pertama yang mengeluarkan lisensi FLEGT untuk memverifikasi produk kayu legal Indonesia yang diekspor ke UE yang berimbas pada 12 bulan berikutnya.

Indonesia mengeluarkan lebih dari 39.000 lisensi untuk pengiriman ekspor ke semua Negara Anggota UE (28 negara). Dengan total nilai lebih dari satu miliar euro. Berikutnya diumumkannya moratorium penerbitan konsesi baru perkebunan kelapa sawit untuk tiga tahun kedepan pada tanggal 19 September 2018.