Bara Kemarau di TPA Makassar dan Ambisi Hijau di Meja Rapat

Merespons arahan pusat, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menyiapkan opsi lokasi paling memadai demi menyokong realisasi pengerjaan fisik PSEL. Apalagi, fasilitas PSEL ini tidak sekadar melayani beban limbah domestik Kota Makassar, melainkan disiapkan untuk mencakup wilayah aglomerasi antarwilayah di sekitarnya.

Selain percepatan PSEL yang berbasis pembangkitan listrik, KLH/BPLH juga mendorong diversifikasi teknologi pengolahan sampah berkonsep Refuse-Derived Fuel (RDF). Melalui metode RDF, sampah olahan berkalori tinggi disulap menjadi bahan bakar alternatif penyuplai pabrik semen. Langkah ini dinilai strategis karena mampu menggantikan penggunaan batu bara secara bertahap, sekaligus menciptakan skema ekonomi berkelanjutan bagi industri lokal seperti PT Semen Tonasa.

Namun, di tengah proyeksi infrastruktur megah jangka panjang tersebut, realitas lapangan mengharuskan semua pihak tetap berpijak pada kewaspadaan tinggi. Mengingat ancaman cuaca ekstrem dan puncak musim kemarau yang diproyeksikan berlangsung hingga November mendatang, TPA konvensional rentan menjadi bom waktu ekologis.

Timbunan sampah organik yang membusuk secara anaerobik menghasilkan konsentrasi gas metan (CH4) yang sangat tinggi. Tanpa mitigasi yang tepat, gesekan hawa panas dan percikan api kecil dapat dengan mudah memicu kebakaran hebat yang sulit dipadamkan, mengirim asap beracun ke pemukiman warga sekitarnya.

Menanggapi potensi bahaya laten tersebut, Menteri Jumhur mengeluarkan instruksi siaga darurat kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan agar tidak lengah menghadapi puncak kemarau.

"Saya minta semua pemda, baik pemkab dan pemkot untuk waspada bencana kebakaran TPA. Kerahkan pemadam kebakaran untuk melakukan pembasahan terhadap area TPA, karena sampah di TPA mengandung gas metan yang tinggi. Pastikan tidak boleh ada orang bakar sampah sembarangan di situ atau merokok sembarangan juga tidak boleh," tegas Jumhur menambahkan.