AJI Pontianak Bersama Auriga akan Gelar Beasiswa Menulis Fokus Lingkungan

Klikhijau.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak kembali menggelar diskusi daring (online) terbatas, terkait persoalan pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Barat. Kali ini, AJI Pon...

AJI Pontianak Bersama Auriga akan Gelar Beasiswa Menulis Fokus Lingkungan
Bacakan Artikel

Namun, pada sisi sebaliknya menyimpan banyak potensi negatif, baik dari sisi dampak turunan (trickle down effect) di sisi ekologi maupun perubahan kebijakan daerah yang tidak konsisten.

"Hal penting yang patut dicermati adalah tata kelola SDA di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Selain dua sektor itu, masih ada hutan tanaman industri (HTI) yang juga bertengger di papan atas investasi di Kalimantan Barat," bebernya.

Jika merujuk pada fakta sejak 2015, luas lahan pertambangan telah mencapai 5,4 juta hektar. Sedangkan perkebunan kelapa sawit 4,4 juta hektar, dan HTI seluas 2,4 juta hektar. Luas total wilayah Kalimantan Barat adalah 14,6 juta hektar. Provinsi dengan jumlah penduduk 5.457.352 ini memiliki sumber daya alam melimpah.

Mengutip dari hasil kajian Eyes on the Forest (EoF) 2015 menyebut potensi bauksit di Kalbar mencapai 3.268.533.344 ton.

[irp]

Ini memicu maraknya izin yang dikeluarkan pemerintah yang berakibat pada buruknya tata kelola pertambangan. Pelanggaran prosedur perizinan, tunggakan pajak landrent, tumpang tindih konsesi, beroperasi secara ilegal di kawasan hutan dan konservasi, serta kerusakan lingkungan adalah potret karut-marut pertambangan di Kalimantan Barat.

"Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga dinilai belum mampu menjawab serangkaian persoalan yang ada," kata dia.

Menurutnya, ini mengindikasikan bahwa industri ekstraktif pada satu sisi dapat memberi manfaat ekonomi, namun pada sisi sebaliknya menyimpan banyak potensi negatif, seperti dampak turunan (trickle down effect) di sisi ekologi maupun perubahan kebijakan daerah yang tidak konsisten.

Fellowship liputan isu lingkungan

"Ternyata tak semua persoalan mendapat sentuhan dari berbagai pihak, termasuk jurnalis. Ini dipicu sejumlah alasan. Di antaranya jumlah dan konsentrasi jurnalis dan media lokal juga tidak merata. Sejumlah kota bertumpuk medianya, namun masih banyak kota maupun distrik yang sama sekali tidak memiliki jurnalis," katanya.

Lanjut ke Halaman 3
Pilih Halaman: