YKAN Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Wujudkan Kelestarian Laut Berkelanjutan

[irp]

Yusuf menambahkan bahwa sebagai dasar penyusunan zonasi, YKAN bersama DKP Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemantauan kesehatan karang di perairan Lingga. Pada tahun 2024, pemantauan dengan metode manta tow dengan rute sepanjang 325 kilometer menunjukkan bahwa rata-rata tutupan terumbu karang 28 persen atau dalam kondisi sedang.

Namun, ancaman besar tetap ada, terutama dari praktik penangkapan ikan yang merusak, sedimentasi dari daratan, serta aktivitas wisata yang belum terkelola dengan baik.

Pemantauan lanjutan kesehatan terumbu karang menggunakan metode underwater photo transect untuk terumbu karang dan visual census untuk ikan karang pada bulan April–Mei 2025 memberikan kabar lebih baik. Rata-rata tutupan karang keras hidup meningkat menjadi 42 persen. Perbedaan hasil tutupan terumbu karang ini dikarenakan perbedaan kedetailan dari metode yang digunakan, antara manta tow yang lebih general dengan metode kesehatan terumbu karang yang lebih detail.

Sementara itu, Yusuf menerangkan, hasil survei pengumpulan data menggunakan metode pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa perairan Lingga menjadi habitat bagi beragam jenis ikan karang, pari manta, hiu, duyung, paus, lumba-lumba, dan penyu.

Dengan metode ini juga dipetakan semua pemanfaatan yang ada di dalam kawasan seperti daerah penangkapan ikan masyarakat, budi daya, wisata, dan ancaman terhadap sumber daya seperti penangkapan ikan yang merusak, penebangan mangrove, tumpahan minyak, dan lainnya.

"Temuan ini memberi sinyal positif. Ekosistem laut Lingga masih memiliki potensi besar untuk dipulihkan dan dijaga. Dengan perlindungan yang tepat, terumbu karang bisa semakin sehat, biota laut tetap lestari, dan nelayan terus mendapatkan manfaat dari laut yang terjaga," lanjut Yusuf.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Dengan dukungan YKAN, pemerintah daerah tengah mendorong penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Riau.