Klikhijau.com – Komitmen Indonesia dalam memerangi krisis iklim terus menyala. Salah satu buktinya adalah peluncur versi terbaru Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).
Peluncuran ini dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam Sosialisasi Sistem Registri Nasional Lebih Tangguh.
Adanya peluncuran SRN PPI juga sebagai tonggak penting dalam memperkuat transparansi dan tata kelola aksi iklim nasional.
Banyak hal baru pada SRN PPI terbaru ini, sebab tidak hanya berfungsi sebagai pusat pencatatan aksi iklim, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Sistem ini dikembangkan agar lebih modern, adaptif, serta terintegrasi dengan berbagai sistem informasi nasional sehingga berfungsi sebagai hub data iklim yang kredibel.
Di tingkat internasional, Indonesia bersama negara-negara pihak UNFCCC telah sepakat menjaga kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C dibandingkan masa pra-industri.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Enhanced NDC 2022, dengan target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan nasional dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional.
Indonesia juga telah menetapkan strategi jangka panjang menuju net-zero emission 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan Paris Agreement dan Long-term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (PPITKNEK), Ary Sudjanto, menegaskan pentingnya pembaruan SRN PPI ini sebagai pondasi transparansi aksi iklim Indonesia.
“SRN PPI yang kami hadirkan dalam versi terbaru ini bukan hanya soal peningkatan sistem, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Melalui SRN PPI, setiap aksi dan kontribusi dari seluruh pihak dapat tercatat, terverifikasi, dan dapat ditelusuri dengan jelas. Inilah wujud nyata keseriusan Indonesia untuk memastikan tata kelola iklim yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi,” ujar Ary.
Fitur baru SRN PPI memungkinkan visualisasi data yang lebih jelas, proses verifikasi lebih sederhana, serta penguatan mekanisme penelusuran terhadap implementasi NDC. Dengan peningkatan keamanan data, interoperabilitas sistem, serta kemudahan pelaporan, sistem ini menjadi tulang punggung transparansi iklim di Indonesia.
“Dengan sistem yang lebih modern, adaptif, dan terintegrasi, Indonesia tidak hanya menjaga komitmen Paris Agreement, tetapi juga mempersiapkan diri untuk mencapai target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Ini adalah langkah konkret menuju masa depan rendah karbon dan berketahanan iklim,” tambah Ary.
Sosialisasi juga menyoroti mekanisme Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Melalui SPEI, implementasi Nilai Ekonomi Karbon dipastikan berjalan akurat, konsisten, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, sub nasional, swasta, hingga masyarakat. Kehadiran sistem yang lebih tangguh diharapkan mampu menghimpun masukan konstruktif, memperkuat pengelolaan data iklim nasional yang kredibel, serta mendukung terciptanya high integrity carbon market di Indonesia. (*)
