Reforma Agraria dalam Perspektif Ekologi Politis

Secara umum, terdapat tiga bentuk krisis agraria yang dapat dianalisis. Diantaranya reforma agraria sesungguhnya terhenti pada ketimpangan penguasaan atas tanah, dan lingkup kasus eksploitasi sumber daya alam yang sangat masif, serta konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi tanpa adanya penyelesaian menyeluruh dan kerusakan ekologis yang memprihatinkan sehingga mengancam ekosistem alam menjadi hilang.

Hal tersebut menjadi indikasi awal perkembangan reforma agraria di tanah air. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, paradigma ekologi politis menjadi kajian dasar untuk melihat implikasi dari kekeliruan menterjemahkan kebutuhan masyarakat umum untuk kemaslahatan bersama.

Paradigma pengelolaan sumber daya alam

Secara singkat, berdasarkan pendapat dari Witter dan Bitmer, yang pertama, paradigma konservasionis yang secara umum menekankan bahwa alam difungsikan oleh manusia semata untuk pelestarian.

Kedua, paradigma developmentalis, bahwa alam digunakan oleh manusia untuk mensupportujuan pembangunan.

Ketiga, paradigma eko-populis menekankan pada cara pandang yang holistik bahwa manusia, flora-fauna, dan lingkungan pada hakikatnya adalah satu kesatuan ekosistem (Witter and Bitmer, 2005).

Paradigma-paradigma tersebut bersifat koheren dengan realitas pelaksanaan reforma agraria yang ada di Indonesia di era kontemporer ini. Pertanyaannya adalah, berdasarkan fakta yang terjadi, Indonesia menerapkan paradigma yang mana?

Berdasarkan hasil intrepretasi terhadap realitas, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan bangsa ini masih bercorak developmentalis dan developmentalis–konservasionis.

Pertama, segi paradigma developmentalistis dapat dicontohkan pada kebijakan pemerintah yang ingin menjadikan Labuan Bajo sebagai wisata prioritas dengan merencanakan pembangunan infarstruktur demi meningkatkan investasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Caranya adalah dengan merelokasi bahkan menggusur masyarakat setempat.

Faktanya, masyarakat lokal menolak dengan alasan bahwa mereka tidak akan meninggalkan tanah leluhur yang sudah ditempati selama bertahun-tahun.

Selain itu, perubahan dalam segi sosial, budaya, ekonomi, barang tentu akan terpengaruh dan berubah secara signifikan jika itu terjadi.

Ini menandakan bahwa kedalaman analisis dalam mendedah permasalahan publik menimbulkan kontradiksi kepentingan bahwa keputusan pemerintah bertentangan dengan harapan masyarakat.

Kedua adalah paradigma developmentalis–konservasionis. Program pemerintah untuk menciptakan proyek peduli lingkungan atau sering disebut di media sebagai proyek hijau adalah fakta pelaksanaan kebijakan pembangunan menggunakan strategi ini.

Namun, dalam praktiknya, terjadi over-exploitation yang pada akhirnya justru berdampak negatif terhadap alam.

Propaganda yang digunakan adalah dengan menciptakan jargon-jargon hipokritis seperti eko-wisata, eco-park, dan sebaganya. Padahal, fakta terselubung di baliknya sangat mengesampingkan konsep environmental ethics.

Apa yang harus dilakukan?

Endapan historis bangsa Indonesia akan kebutuhan ekologisnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam membaca kepentingan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Apalagi di Indonesia, tergambar jelas masyarakat yang heterogen, memiliki keanekaragaman budaya, suku, adat, bahkan cara survive dan menjaga alam sekalipun.

Tentunya, hal ini mungkin dapat menjadi sekadar wacana ataupun dapat terimplementasikan sebagai bentuk manifestasi kehendak masyarakat. Namun, pekerjaan besar bangsa ini adalah melepaskan diri dari kungkungan lingkaran oligarki yang bermain begitu ciamik dengan mempengaruhi kebijakan.

Dampak yang sangat terasa adalah melalui produk kebijakan yang kontraproduktif dengan harapan masyarakat. Sehingga semata-mata hanya kelompok tertentu saja yang diuntungkan dengan laku kebijakan tersebut.

Imbasnya terlihat melalui kebijakan dalam sektor agraria yang terasa kurang memihak pada alam dan manusianya. Efek naifnya adalah pengeksploitasian terhadap sumber daya yang sangat merugikan masyarakat.

Sebagai masyarakat sipil, pengawasan terhadap konteks pelaksanaan reforma agraria di negara kita harus dituntun untuk sesuai dengan paradigma eko-populis. Hal ini tentunya mengingat agar generasi berikutnya dapat merasakan dan memposisikan diri sebagai bagian dari alam.

Hal yang harus diubah sejak dini adalah pandangan umum terhadap alam. Meminjam pandangan Heiddeger dalam teori fenomenologinya yang mengkritik pandangan manusia modern di mana memandang alam sebagai sumber daya sehingga pikiran kita teracuni.

Manusia modern hanya memandang alam dari ungkapan fungsinya sehingga dengan tidak sadar implikasinya adalah pada tindakan mengeksploitasi alam.

Selain itu, pengawasan terhadap oligarki menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Horornya setan bernama oligarki tak hanya menjadi mimpi buruk bangsa ini, namun memang sudah menjadi kenyataan dan siapapun bisa dihantui dan kena imbasnya.

Dengan demikian, memperketat pengawasan terhadap setiap produk kebijakan publik harus menjadi perjuangan Bersama. Faktanya, kebijakan pemerintah yang bahkan dikatakan populis sekalipun pemenang dan rajanya tetap sama, yakni oligarki.

Itulah perspektif tentang reforma agraria dalam perspektif ekologi politis!