Perihal RUU Omnibus Law yang Mencemaskan, Begini Penjelasan KLHK!

Klikhijau.com –Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjawab kekhawatiran banyak pihak terkait draft RUU Omnibus Law. Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono menegaskan bahwa RUU Omnibus Law bidang lingkungan hidup dan kehutanan merupakan penyederhanaan regulasi.

Menurut Bambang, RUU tersebut sebagai bentuk kehadiran negara mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekaligus memberikan kepastian penegakan hukum lingkungan berjalan pada koridor yang tepat.

"Dunia usaha bukan berarti swasta yang besar-besar. Rakyat yang menerima hutan sosial juga bagian dari itu. Penegakan hukum lingkungan juga jelas dan terang, tidak dihapus. Jadi tidak benar jika dikatakan RUU ini mengabaikan prinsip lingkungan dan pro pebisnis besar saja. Justru sebaliknya, RUU ini juga sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil," tegas Bambang dalam keterangan tertulis pada media, Jumat 21 Februari 2020.

"Melalui RUU ini, ada penyederhanaan regulasi guna melindungi semua elemen masyarakat, termasuk dunia usaha yang didalamnya juga ada UMKM. Melalui RUU Omnibus Law, regulasi untuk kepentingan rakyat tidak boleh ribet tapi juga tidak boleh seenaknya, tetap ada aturan hukum yang mengikat. Ruh utama RUU ini adalah kehadiran negara untuk kepentingan segenap rakyat Indonesia," tambahnya.

[irp]