Pegiat Lingkungan: Jokowi Periode II Harus Perhatikan Ekologi dan Isu Kerakyatan

Dia menilai, penyusunan berbagai perundang-undangan dan pembuatan kebijakan terjadi konflik kepentingan. Apalagi, 50 persen anggota DPR saat ini adalah pebisnis. Kepentingan bisnis akan kuat masuk dalam penyusunan kebijakan.

“Tak heran ketika RUU Pertanahan, Minerba, Perkelapasawitan, terus didorong karena secara susbatansi lebih mendukung ke arah menguatnya investasi. Jadi, kepentingan mereka akan masuk dalam pembahasan dan pengesahan kebijakan-kebijakan itu, bukan kepentingan rakyat, tetapi bisnis,” ucapnya.

Dia menambahkan, masalah rakyat seperti konflik-konflik agraria harusnya menjadi isu utama perhatian kabinet Jokowi periode II. Bukan mengamankan kekuasaan dan membahas soal koalisi atau oposisi.

Ekologi tak jadi perhatian utama

“Kalau kami lihat isu konflik agraria, kriminalisasi, penggusuran dan lain-lain, dalam satu waktu berpotensi memecah masyarakat. Konflik agraria memunculkan ketidakpuasan dari masyarakat kepada pemerintah. Ini sangat mengkhawatirkan,” tuturnya.

Konflik agraria berpotensi menimbulkan kerapuhan stabilitas nasional dan kerusakan lingkungan. Seperti yang terjadi pada konflik Papua yang tidak puas terhadap pemerintah sebagai imbas dari ketidakadilan pengelolaan SDA dan agraria.