Mengenal 2 Program KLHK sebagai Bentuk Kesalehan Ekologis

Klikhijau.com –  Indonesia memiliki visi 2045, yakni terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Visi itu jika diterjemahkan salah satunya adalah "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan". Pada hari Sabtu lalu, 9 April 2022, visi tersebut dipaparkan oleh Laksmi Dhewanthi saat hadir di secara daring dan luring  Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Pontianak Laksmi Dhewanthi merupakan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementeria Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Di acara tersebut, Laksmi menyampaikan paparan "Perubahan Iklim dan Kesalehan Ekologi" di depan ratusan peserta seminar. [irp] Di dalam paparannya itu, Laksmi menyampaikan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pada umumnya dan pengelolaan SDA atau Sumber Daya Alam secara khusus. "Untuk mencapai visi Indonesia emas 2045, diperlukan pondasi yang kuat dalam perlindungan lingkungan dan iklim," kata Laksmi. Laksmi juga mengungkapkan, untuk mencapai hal tersebut, tentu saja membutuhkan partisipasi semua pihak, lintas generasi, lintas disiplin maupun lintas sektor. Mereka harus secara kolektif ikut memikirkan inovasi dan solusi di seluruh bidang kehidupan. Dalam hal perubahan iklim, Indonesia menunjukkan komitmen yang kua. Komitmen itu terdapat dalam dokumen Updated Nationally Determined Contribution, Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), Peta Jalan NDC, dan terakhir kebijakan FOLU Net Sink 2030 yang merupakan panduan bekerja, agenda perubahan iklim sektor kehutanan dan lahan di Indonesia untuk mengakselerasi penurunan Gas Rumah Kaca. [irp] "Upaya pengendalian perubahan iklim merupakan salah satu bentuk kesalehan ekologis, yaitu kesadaran dan kearifan serta kepedulian tentang pentingnya lingkungan hidup dan dikristalisasikan dalam tindakan pelestarian lingkungan hidup," jelas Laksmi.

Dua program kesalehan ekologi

Mengenai   konteks kesalehan ekologis, ada dua program yang disoroti Laksmi, yakni: Pertama, Program Kampung Iklim (Proklim), yaitu sebuah program nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Mereka perlu melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Kedua, program Masyarakat Peduli Api, yaitu masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. "Kedua program tersebut merupakan bentuk kesalehan ekologis. Karena merupakan berbasis tapak dan melibatkan para pihak dalam implementasinya untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan serta perubahan iklim," pungkasnya. *** [irp]