Kebijakan Lingkungan dalam Narasi Pisau Bermata Dua

Klikhijau.com - Masalah lingkungan kini menjadi isu global karena berkaitan dengan masa depan keberlangsungan bumi. Negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang seperti Indonesia tidak terlepas dari beragam persoalan.

Mulai dari ancaman degradasi lingkungan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat, industrialisasi dan pembangunan, hingga masalah dampak perubahan iklim, masalah sampah dan banyak lagi

Profesor Budi Widianarko (guru besar Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata) melihat betapa krusialnya narasi lingkungan saat ini. Dalam tulisannya berjudul “Paradoks Narasi Lingkungan” (Kompas, 2019), Budi Menegaskan betapa dunia sedang mengahadapi ancaman bunuh diri ekologis.

Hal itu mencakup pembalakan hutan, kerusakan tanah dan habitat, tata kelola air, perburuan yang berlebihan, pengambilan ikan yang berlebihan, dampak introduksi spesies asing terhadap spesies asli, pertumbuhan populasi manusia, dan peningkatan dampak lingkungan per orang.

Ancaman bunuh diri ekologis itu, telah menimbulkan masalah besar bagi lingkungan dan manusia. Sayangnya, kata Profesor Budi, manusia tidak pernah belajar dari masa lalu. Manusia modern, memang bergerak untuk terus mengurangi dampak ekologis dengan beragam cara.

Faktanya,  peradaban modern justru menambahkan  empat proses bunuh diri lain yakni penimbunan dan pencemaran kimia, pemborosan energi, pemaksimalan kapasitas fotosintesis dan perubahan iklim.

Dalam kontek ini, Profesor Budi menegaskan bahwa persoalan lingkungan adalah tantangan yang dinamis begitu pula keberlanjutan (sustainability). Untuk mewujudkan keberlanjutan, rupanya diperlukan perubahan, sementara perubahan membutuhkan kepemimpinan.

Kepemimpinan yang dimaksud Profesor Budi adalah kepemimpinan yang mampu berpikir secara berbeda, adaptif dan inovatif demi menyelesaikan masalah yang kompleks.

Masalahnya, negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang seperti Indonesia mengalami masalah serius dalam kontestasi kepemimpinan politiknya, sehingga seringkali isu-isu ekologi dikesampingkan. Walhasil, visi kepemimpinan politik cenderung tidak berorientasi pada kepentingan ekologis.

Ini soal visi suatu kebijakan politik, betapa agenda pembangunan lingkungan memerlukan semacam komitmen dan political will yang kuat dari setiap pemimpin di semua level.