Kawal Masa Depan Pesisir, PARPI Dorong Standar Nasional Reklamasi yang Berkeadilan

Senada dengan hal itu, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Unhas, Prof. Dr. Anwar Daud, SKM., M.Kes., menyebut reklamasi sebagai kegiatan berisiko tinggi. Oleh karena itu, wajib didukung kajian lingkungan yang khusus dan komprehensif sesuai aturan yang berlaku.

Reklamasi sebagai Instrumen 

Sesi kedua yang dimoderatori Eko Pradjoko, Ph.D., menyoroti aspek keberlanjutan. Direktur Sumber Daya Air Bappenas, Dr. Mohammad Irfan Saleh, mendorong penerapan nature-based solutions dalam pengelolaan pesisir.

Sementara itu, Guru Besar Teknik Sipil UGM, Prof. Ir. Nur Yuwono, Ph.D., menyatakan reklamasi adalah pilihan pembangunan yang sah selama direncanakan secara hati-hati.

"Reklamasi harus diposisikan sebagai solusi berkelanjutan, bukan ancaman, dengan tujuan yang jelas, pengelola kredibel, serta pengendalian negara yang kuat," ujar Prof. Nur Yuwono.

Pakar Hidrodinamika Pantai dari ITS, Prof. Suntoyo, Ph.D., menambahkan bahwa pemanfaatan sedimentasi laut untuk material reklamasi bisa menjadi solusi, asalkan didukung pemetaan dinamika pesisir yang akurat.

Namun dari sisi hukum, Prof. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja dari Universitas Udayana mengingatkan adanya tantangan berupa kekaburan norma dan tumpang tindih kewenangan.

Catatan Kritis Masyarakat Sipil

Diskusi juga menangkap aspirasi kritis. Ir. I Gede Anom Prawira Suta dari Masyarakat Adat Bali menekankan pentingnya kejelasan alih fungsi lahan mengingat sejarah kelam reklamasi di Bali. Ia mengkritik dokumen AMDAL yang seringkali terlalu teknis dan minim pertimbangan sosial-budaya.

Kritik tajam datang dari Direktur WALHI Bali, Made Krisna Dinata, S.Pd., M.Pd. Ia menilai kebijakan reklamasi masih minim partisipasi publik dan keterbukaan informasi.

Made menyoroti dampak nyata seperti kerusakan mangrove dan perubahan bentang laut yang justru mengisolasi masyarakat pesisir.

"Reklamasi ini sering tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, justru mengabaikan kearifan lokal," tegasnya.

FGD ini menyimpulkan pentingnya standar teknis nasional, mekanisme perizinan berlapis, audit pra dan pascareklamasi, serta transparansi informasi. Seluruh hasil diskusi akan dirumuskan menjadi naskah akademik sebagai dasar penyusunan RPP tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PARPI terus menghimpun saran dari berbagai pihak dan membuka ruang masukan dari publik melalui email resmi: parpi.or.id@gmail.com.