Gakkum Kehutanan Seret Tersangka Illegal Logging di Gorontalo ke Meja Hijau

Setelah melalui pemeriksaan intensif, FY dan DT yang berperan sebagai penanggung jawab lapangan dan pemilik kayu ditetapkan menjadi tersangka, dengan dugaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023, serta Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 undang-undang yang sama. Keduanya diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda hingga Rp 2,5 miliar.

Mengajukan banding

[irp]

Dengan demikian, pengadilan menegaskan bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun, menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini tidaklah mudah, mengingat adanya berbagai upaya perlawanan dari para tersangka melalui jalur hukum.

"Penegakan hukum terhadap peredaran kayu ilegal bukan sekadar langkah represif, tetapi bagian dari upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya hutan tetap menjadi aset bagi negara dan masyarakat. Setiap upaya penegakan hukum menghadapi tantangan, termasuk perlawanan hukum melalui praperadilan yang diajukan oleh para tersangka. Namun, kami memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan, profesional, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Hukum tidak boleh menjadi alat yang dimanipulasi untuk melanggengkan kejahatan, dan kami akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya guna membongkar jaringan peredaran kayu ilegal serta menindak tegas para pelakunya," tegas Aswin.