Fesyen yang Membunuh Bumi: Menggugat Industri Sandang, Merawat Kembali Warisan Tradisi
Klikhijau.com - Dunia hari ini bergerak dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di era digital yang serba instan, konsumsi telah bermutasi menjadi sebuah aktivitas yang sangat mudah, mur...
Klikhijau.com - Dunia hari ini bergerak dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di era digital yang serba instan, konsumsi telah bermutasi menjadi sebuah aktivitas yang sangat mudah, murah, dan nyaris tanpa hambatan. Hanya dengan beberapa ketukan jari di layar gawai, barang-barang yang kita inginkan, terutama produk sandang atau fesyen akan tiba di depan pintu rumah dalam hitungan hari, bahkan jam.
Harga-harga pakaian kian merosot ke titik terendah akibat efisiensi industri massal global. Namun, di balik gemerlap etalase digital, diskon besar-besaran, dan kemudahan logistik tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang kita ajukan, ketika semua barang menjadi semakin murah, apakah bumi yang sedang menanggung harganya?
Kenyataan pahit menunjukkan bahwa ekosistem global saat ini sedang berjuang keras untuk bertahan hidup di bawah tekanan konsumerisme manusia yang tidak terkendali. Sebuah statistik yang mengejutkan sekaligus memilukan mencatat bahwa sebanyak 3 dari 10 orang Indonesia memiliki kebiasaan membuang baju yang baru sekali pakai.
Di balik kemudahan belanja daring dan tren fast fashion (fesyen cepat) yang berganti setiap minggu, ada harga ekologis yang sangat mahal yang harus dibayar oleh alam. Dampak destruktif ini mewujud nyata dalam bentuk pencemaran air oleh zat kimia tekstil, lonjakan emisi karbon dari pabrik-pabrik raksasa, hingga akumulasi mikroplastik berbahaya yang kini telah menyusup ke dalam rantai makanan dan masuk ke dalam tubuh manusia.
Realitas kelam inilah yang dibedah secara tajam dan mendalam melalui film dokumenter terbaru bertajuk "Menolak Punah". Karya sinematik yang disutradarai oleh sutradara kawakan Dandhy Laksono bersama Aji Yahuti ini mengajak publik untuk menelusuri kembali jejak destruktif industri sandang kita.
Menggunakan gaya penceritaan yang deskriptif, sinematik, dan menggugah kesadaran, dokumenter ini tidak sekadar memotret kain-kain indah yang dipajang di etalase toko, melainkan melacak kehancuran lingkungan dari hulu produksi yang eksploitatif hingga hilir lingkungan yang sekarat di Indonesia.
[irp]
Mulai dari nasib petani kapas lokal yang kian terabaikan akibat gempuran bahan sintetis impor, hingga tumpukan limbah tekstil yang kian menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Untuk membedah lebih dalam mengenai krisis ini, sebuah ruang diskusi publik digelar pada Minggu, 17 Mei 2026 (malam), bertempat di Oto Kopi, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.
Acara pemutaran dan diskusi film yang digagas Extinction Rebellion (XR) Makassar, KlikHijau dan Oto Kopi menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu Rizal Pauzi (Direktur Public Policy Network), Makmur Payabo (Yayasan Pabbata Ummi Indonesia), dan Mimi Asmi (Pendiri Wanua Panrita Kitta).
Melalui perspektif kebijakan publik, aksi akar rumput, dan pelestarian budaya berbasis komunitas, ketiga narasumber mencoba menjawab seberapa sering kita memikirkan dampak dari kemudahan konsumsi saat ini terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.
Otopsi Kebijakan Publik dan Tantangan Menggerakkan Generasi
Apresiasi terhadap langkah-langkah kecil dalam penyelamatan lingkungan menjadi sorotan utama Rizal Pauzi, seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin sekaligus Direktur Public Policy Network. Dalam pemaparannya, Rizal menyoroti perkambangan kebijakan pengurangan sampah plastik yang dinilainya telah melangkah sedikit lebih maju dibandingkan beberapa tahun lalu. "Kebijakan pelarangan plastik sekali pakai sekarang sedikit lebih maju. Kalau dulu awal-awalnya semua orang protes, mengeluh bahwa belanja menjadi susah dan seterusnya. Tapi kenyataannya, setelah kantong plastik dibuat berbayar di ritel modern, akhirnya kesadaran menggunakan tote bag itu muncul secara massif. Ruang untuk mengampanyekan pembatasan plastik kini sudah terbuka luas, bahkan teman-teman komunitas bisa memproduksi dan menjual tote bag ramah lingkungan sendiri," ujar Rizal. [irp] Meskipun demikian, Rizal menyayangkan minimnya perhatian dunia akademik untuk mendokumentasikan dan meneliti efektivitas dari kebijakan-kebijakan lingkungan berskala kecil tersebut. Berdasarkan penelusurannya di berbagai pangkalan data ilmiah, ia mengaku sangat kesulitan menemukan opini, skripsi, tesis, maupun disertasi yang secara khusus mengukur dampak dari kebijakan kantong plastik berbayar atau pembatasan plastik di tingkat lokal. Menurutnya, kegagalan dalam mendokumentasikan hal ini membuat gerakan lingkungan sering kehilangan arah dan konsistensi."Salah satu hal yang membuat gerakan kita ini lemah, kurang kuat, dan tidak konsisten dalam berjuang adalah karena kita tidak bisa mengukur yang mana kemenangan budi kita. Keadaan kita ini selalu menumpangkan ekspektasi pada gerakan yang besar-besar saja," kritik Rizal secara terbuka di hadapan peserta diskusi.Untuk menjaga konsistensi gerakan tersebut hingga satu atau dua tahun ke depan adalah tantangan yang luar biasa berat. Oleh karena itu, Rizal menekankan pentingnya merayakan dan mendukung setiap kemenangan kecil dari kebijakan publik yang ada, meskipun kebijakan tersebut tidak luput dari kritik kapitalisme. Ia menegaskan bahwa program larangan penggunaan kantong plastik di minimarket harus terus didukung, dan bahkan cakupannya harus ditingkatkan secara agresif. "Kenapa kebijakan ini hanya diterapkan di minimarket? Kenapa mal-mal besar di kota-kota kita tidak dipaksa dengan regulasi yang lebih ketat? Harusnya ini ditingkatkan. Walaupun kebijakan ini tetap menerima banyak kritik dari sesama akademisi dan penggiat lingkungan karena dianggap kurang efektif, menurut saya kita tetap perlu merayakannya karena setidaknya ada manfaat konkret yang dihasilkan," tambahnya. Menghubungkan hal tersebut dengan film dokumenter Menolak Punah, Rizal mengakui bahwa medium audiovisual seperti film memiliki kekuatan propagasi yang jauh lebih efektif di era digital saat ini dibandingkan dengan pamflet atau selebaran konvensional. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang sangat masif belakangan ini dinilai mengandung risiko disinformasi yang tinggi, di mana narasi visual statis atau teks dalam pamflet sangat mudah dimanipulasi, diedit, dan disalahartikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Film dokumenter, menurut Rizal, mampu menyentuh sisi emosional dan menggugah hati nurani publik dengan menyajikan realitas apa adanya. [irp] Rizal juga melontarkan otokritik terhadap institusi pendidikan tinggi yang dinilainya semakin berjarak dengan realitas sosial masyarakat. Menurutnya, universitas saat ini terlalu terjebak dalam tuntutan administratif global, seperti kewajiban dosen untuk menulis di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus demi mengejar gelar profesor. Akibatnya, kegiatan pengabdian masyarakat yang menyentuh akar rumput, seperti penanganan sampah, seringkali dikesampingkan karena tidak memiliki bobot akademis yang tinggi dalam sistem penilaian kepegawaian. "Masyarakat atau para pekerja kebersihan di lapangan tidak peduli apa itu Scopus quartil satu, dua, atau tiga. Yang mereka perlukan adalah bagaimana sampah di lingkungan mereka bisa diselesaikan hari ini. Film ini menjadi jembatan yang sangat baik untuk menggugah kita semua tentang bahaya nyata dari limbah industri fesyen ini," tegas Rizal. Ia juga menambahkan bahwa masalah impor kapas yang masif di Indonesia terjadi karena sektor pertanian komoditas lokal tersebut sudah tidak lagi dipandang sebagai sektor yang menarik atau tren bagi generasi muda.
Kegagalan Paradigma Regulasi dan Jeritan Nyata dari Hulu TPA Tamangapa
Kritik tajam Rizal Pauzi mengenai lemahnya implementasi regulasi di tingkat daerah diperkuat oleh analisisnya mengenai dinamika politik kebijakan pengelolaan sampah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi tenaga ahli di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rizal menceritakan bagaimana karakteristik aktivis di Indonesia seringkali baru bergerak menolak sebuah kebijakan ketika regulasi tersebut sudah disahkan, bukannya mengawal sejak proses perumusan. Padahal, merujuk pada teori siklus kebijakan William Dunn maupun mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, ada tahapan panjang yang krusial untuk diintervensi, mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, uji publik, penyusunan naskah akademik, hingga legislasi dan evaluasi. Rizal memberikan contoh konkret kegagalan substansi kebijakan pada pembahasan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Mangrove di Sulawesi Selatan beberapa tahun lalu. Meskipun aktivis lingkungan berhasil mendorong DPR untuk membahas rancangan tersebut, mereka abai dalam mengawal detail pasalnya. Akibatnya, urusan pengawasan mangrove diserahkan kepada pemerintah kabupaten, padahal berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan wilayah laut berada sepenuhnya di tangan pemerintah provinsi. Regulasi tersebut akhirnya lahir mandul dan didesain untuk tidak bisa dilaksanakan secara operasional di lapangan. Fenomena regulasi yang cacat sejak lahir ini juga terjadi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Rizal menyoroti kontradiksi pendekatan yang digunakan oleh dua Wali Kota Makassar yang berbeda, di mana salah satunya menerapkan pendekatan pelayanan sampah berbayar, sementara yang lain menerapkan paradigma gratis. [irp] Menurutnya, perdebatan mengenai gratis atau berbayar tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya. Kedua pemimpin daerah tersebut dinilai sama-sama gagal dalam mengedukasi dan membangun penyadaran kolektif masyarakat mengenai pemilahan sampah dari sumbernya. "Tidak usah kita bicara jauh-jauh ke lorong-lorong kota. Masuk saja ke dalam kampus-kampus besar. Mana ada kampus yang sampahnya sudah dipilah dengan benar? Semuanya masih dicampur aduk dalam satu tempat pembuangan. Jadi apa yang kita harapkan dari sebuah kebijakan yang tidak disertai dengan infrastruktur pengolahan dan penyadaran?" tanya Rizal retoris. Ia menilai pendekatan paradigma sampah gratis justru sangat berbahaya karena mematikan tanggung jawab dan partisipasi aktif warga. Ketika warga merasa sudah membayar pajak atau menganggap sampah adalah urusan gratis, mereka melepaskan seluruh tanggung jawab moralnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota. Padahal, sampah bukan sekadar urusan angkut dan buang ke TPA, melainkan urusan kesadaran dan disiplin dari tingkat rumah tangga hingga industri raksasa. Sayangnya, saat ini kurang dari 1 persen populasi yang benar-benar peduli pada isu sampah ini. Kondisi struktural yang carut-marut ini dirasakan langsung selama puluhan tahun oleh Makmur Payabo, seorang pejuang lingkungan dari Yayasan Pabbata Ummi Indonesia yang berbasis di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, Makassar. Sejak tahun 2002, Makmur telah melakukan upaya konkret di garis depan pertempuran melawan sampah untuk memastikan agar limbah kain atau tekstil tidak masuk dan tertimbun begitu saja di dalam tanah TPA. Melalui gerakan swadaya dan berbagai kanal edukasi informal yang dibangunnya, Makmur tiada hentinya menyuarakan pentingnya kesadaran lingkungan serta menyoroti nasib para pahlawan kebersihan informal, seperti para pemulung, yang setiap hari mengais tumpukan sampah demi kelangsungan hidup mereka sekaligus menyelamatkan sisa-sisa ekosistem kota."Sejak tahun 2002, fokus saya di TPA Tamangapa adalah menahan agar sampah kain ini tidak ikut tertimbun. Sampah kain adalah salah satu penyumbang terbesar yang mempercepat penuhnya kapasitas TPA kita, dan bahan sintetisnya sangat sulit untuk terurai oleh alam," ungkap Makmur dengan nada getir.Sebagai bentuk solusi praktis di tingkat tapak, Makmur selalu mengampanyekan kepada warga kota agar tidak membuang pakaian bekas mereka ke dalam tempat sampah domestik yang bercampur dengan limbah organik. Ia meminta masyarakat untuk menitipkan pakaian-pakaian layak pakai atau setengah pakai tersebut secara langsung kepada petugas kebersihan atau armada truk sampah dengan pesan khusus untuk diteruskan kepadanya. [irp] Di tangan Makmur dan komunitasnya, pakaian-pakaian bekas tersebut dipilah Kembali, sebagian yang masih sangat layak didistribusikan kepada warga yang membutuhkan, sementara sebagian lainnya didaur ulang menjadi produk fungsional lain guna memperpanjang masa pakai serat kain tersebut sebelum akhirnya benar-benar menjadi limbah.
Oase Tradisi dan Solusi Fesyen Berkelanjutan dari Akar Budaya
Kepungan narasi apokaliptik mengenai kehancuran lingkungan akibat fast fashion, film Menolak Punah bertransisi menjadi sebuah manifesto harapan dengan menyoroti kearifan lokal di berbagai penjuru Nusantara sebagai solusi nyata. Salah satu bentuk jawaban lokal atas krisis global ini dihadirkan oleh Mimi Asmi, seorang jurnalis sekaligus pendiri rumah produksi kreatif Wanua Panrita Kitta. Mimi melihat bahwa upaya menyelamatkan bumi dari krisis sandang tidak harus dicari melalui teknologi tinggi yang rumit, melainkan dengan keberanian untuk pulang dan merawat kembali akar tradisi adiluhung bangsa yang hampir punah. Mimi menjelaskan bahwa kekayaan budaya Indonesia yang sangat luar biasa tidak hanya tercermin dari keanekaragaman bahasa daerah, pakaian adat, maupun senjata tradisional, melainkan juga dari sistem pengetahuan dan penulisan kuno, salah satunya adalah aksara Lontara. Huruf atau aksara tradisional ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kebudayaan suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat. Secara historis, kata Lontara sendiri diadopsi dari nama pohon lontar (Borassus flabellifer), sejenis spesies flora endemik yang tumbuh subur di kawasan Sulawesi Selatan. Sebelum masyarakat mengenal dan menggunakan huruf latin secara masif seperti sekarang, aksara Lontara, yang juga dikenal dengan nama aksara Bugis-Makassar kuno atau aksara Lontara Baru, digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari sebagai media komunikasi formal maupun personal sejak abad ke-14 hingga awal abad ke-20. Salah satu bukti otentik pemanfaatan aksara ini tertuang dalam manuskrip epik legendaris I La Galigo, sebuah karya sastra terpanjang di dunia yang ditulis di atas wadah-wadah unik kuno menggunakan goresan huruf Lontara. [irp] Berangkat dari kegelisahan mendalam melihat minimnya variasi sarung tenun modern yang mengusung nuansa lokal Bugis-Makassar yang otentik, di mana pasar saat itu lebih banyak didominasi oleh motif khas Toraja, Mimi Asmi melahirkan sebuah inovasi berani melalui lini usahanya, Wanua Panrita Kitta. Ia memproduksi kain dan sarung dengan motif aksara Lontara pertama di Indonesia. Langkah ini bukan sekadar strategi bisnis komersial, melainkan sebuah gerakan kultural untuk mengedukasi generasi muda sekaligus melestarikan aksara leluhur agar tidak punah tergerus zaman.“Kami sengaja memilih kata-kata dan kalimat yang ditenun menjadi motif dalam sarung ini dari bait-bait Paseng atau petuah-petuah bijak kuno Bugis-Makassar. Dengan cara ini, secara tidak langsung kita dapat mengedukasi masyarakat luas yang memakainya bahwa ada nilai-nilai kebajikan, moralitas, dan teologi yang sangat luhur yang diajarkan oleh para leluhur kita terdahulu,” jelas Mimi dengan penuh semangat.Kehadiran sarung motif Lontara ini ternyata mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari pasar domestik maupun internasional. Industri rumahan (home industry) yang dikelola Mimi di Makassar ini bahkan kerap kali mengaku kewalahan dan mengalami kewalahan produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan konsumen yang terus meningkat tajam. Namun, yang paling krusial dari gerakan Wanua Panrita Kitta ini dalam konteks penyelamatan lingkungan adalah komitmennya terhadap prinsip ekologis. Mimi memastikan bahwa seluruh bahan baku kain dan benang yang digunakan dalam proses produksi sarung lontaranya berbahan dasar organik dan menggunakan sistem pewarnaan alami yang diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan, sehingga seluruh sisa produksinya bersifat ramah lingkungan dan dapat terurai secara alami (biodegradable) oleh tanah tanpa meninggalkan residu racun maupun mikroplastik.
Manifesto Harapan untuk Masa Depan Bumi
Apa yang ditunjukkan oleh film Menolak Punah melalui lensa kamera Dandhy Laksono dan Aji Yahuti, serta yang didiskusikan oleh para narasumber di Makassar, memberikan kita sebuah kesimpulan yang benderang. Krisis lingkungan hidup akibat industri fesyen modern bukanlah sebuah takdir yang tidak bisa dihindari, melainkan dampak langsung dari pilihan-pilihan sadar manusia modern yang mengutamakan kecepatan dan keuntungan finansial jangka pendek di atas keselamatan planet ini. Ketika pakaian murah diproduksi dengan meluruhkan jutaan serat mikroplastik ke aliran sungai, mencemari lautan, merusak ekosistem laut, hingga akhirnya kembali masuk ke dalam sistem pencernaan manusia melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari, kita sebenarnya sedang meracuni diri kita sendiri dan anak cucu kita di masa depan. Melalui dokumenter ini, penonton diajak menyaksikan kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, ada wajah industri modern yang serba merusak dengan gunungan sampah kainnya di TPA seperti yang disaksikan oleh Makmur Payabo setiap hari. Di sisi lain, ada ruang-ruang sunyi di berbagai pelosok Nusantara di mana para perajin lokal, komunitas, dan UMKM seperti Wanua Panrita Kitta sedang berjuang melawan arus zaman. Mereka menghidupkan kembali teknik pewarnaan alami pada tenun lokal, di mana warna-warna magis kain lahir dari akar pohon, kulit kayu, dan dedaunan melalui proses yang lambat, penuh penghormatan terhadap alam, dan melibatkan ritual kebudayaan yang sakral. Penyelamatan bumi dari kepungan krisis sandang dan mikroplastik pada akhirnya membutuhkan sinergi total dari tiga elemen utama:- Regulasi Negara yang Responsif dan Konsumatif, Pemerintah tidak boleh hanya melahirkan kebijakan kosmetik yang bersifat melarang di permukaan, tetapi harus menyusun regulasi berkualitas tinggi yang mampu memaksa industri bertanggung jawab atas limbah mereka (Extended Producer Responsibility), serta menyediakan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai dari tingkat rumah tangga.
- Aksi Nyata Komunitas dan Akar Rumput Mendukung gerakan-gerakan kecil seperti pemilahan sampah tekstil di tingkat tapak dan merayakan setiap kemenangan regulasi kecil yang berdampak positif pada lingkungan.
- Perubahan Paradigma Konsumsi Masyarakat, Mengubah perilaku konsumtif instan fast fashion menuju kesadaran menggunakan produk sandang yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis pada kearifan lokal.