Saatnya Mengubah Aksi Iklim dari Beban ke Peluang Bisnis Masa Depan

Klikhijau.com – Indonesia memiliki potensi alam yang besar, tidak hanya hanya  berfungsi ekologis sebagai penyerap karbon, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat dan berkelanjutan. Apalagi saat ini, perubahan iklim diklaim telah berubah arah, tidak lagi hanya dipandang sebagai tantangan lingkungan, tetapi telah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi global. Karena itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa aksi iklim harus dilihat sebagai peluang bisnis masa depan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, memperkuat daya saing industri, sekaligus mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon. "Climate risk adalah business risk. Pengurangan emisi bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan karbon, dan inovasi teknologi rendah karbon," jelas Menteri Jumhur, Rabu, 22 Juli lalu saat membuka HSSE Leadership Forum Q2 Tahun 2026 oleh Pertamina bertema Managing Climate Risk in Oil and Gas Business: Strengthening Resilience and Sustainability Across the Value Chain. [irp] Dunia saat ini menurutnya tengah bergerak cepat menuju target Net Zero Emissions dengan kebutuhan investasi hijau yang semakin besar. Dalam kondisi tersebut, Indonesia memiliki posisi strategis melalui kekayaan alam yang dimiliki, mulai dari hutan hujan tropis, mangrove, lahan gambut, hingga keanekaragaman hayati yang dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau.

Peluang Indonesia terbuka lebar

Peran indonesia akan sangat penting dengan potensi yang dimilikinya. Salah satu potensi besar Indonesia  adalah ekosistem mangrove. Menteri Jumhur mengungkapkan, Indonesia masih memiliki lebih dari 700 ribu hektare mangrove yang membutuhkan rehabilitasi. Upaya pemulihan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi melalui perdagangan karbon. "Menanam mangrove bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui perdagangan karbon. Ini peluang yang harus dimanfaatkan oleh dunia usaha nasional," kata Menteri Jumhur. Selain mangrove, Menteri Jumhur juga menyoroti potensi pengurangan emisi dari sekitar 400 lokasi open dumping yang masih terdapat di Indonesia. Menurutnya, gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah selama ini menjadi sumber emisi justru dapat dikelola menjadi sumber energi sekaligus menghasilkan nilai ekonomi karbon. [irp] "Kalau emisi metana dikelola dengan baik, kita memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu lingkungan yang lebih baik dan peluang ekonomi melalui pemanfaatan gas metana serta perdagangan karbon," ujar Menteri Jumhur. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jumhur mengapresiasi langkah Pertamina Group yang terus memperkuat agenda dekarbonisasi melalui berbagai inovasi, mulai dari efisiensi energi, restorasi mangrove, pengembangan teknologi rendah karbon, hingga penerapan Carbon Capture and Storage (CCS). Menurutnya, berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan dan pertumbuhan bisnis bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru, perusahaan yang mampu beradaptasi terhadap risiko iklim akan memiliki daya saing lebih kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Menteri Jumhur menekankan bahwa keberhasilan transformasi menuju industri rendah karbon tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. [irp] "Setiap pemimpin harus memiliki environmental ethics. Keputusan bisnis harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan," tegas Menteri Jumhur. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, KLH/BPLH terus mendorong dunia usaha untuk mempercepat aksi dekarbonisasi melalui pengembangan perdagangan karbon, pengendalian emisi metana, penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions), serta pemanfaatan teknologi rendah karbon. Menutup arahannya, Menteri Jumhur mengajak sektor usaha menjadikan pengelolaan risiko iklim sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi. "Perusahaan yang mampu mengelola risiko iklim hari ini akan menjadi perusahaan yang lebih tangguh, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan," pungkas Menteri Jumhur. (*)