Pertobatan Ekologis Nasional, Sebuah Gagasan Penyelesaian Persoalan Lingkungan

Klikhijau.com – Dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup Lingkup KLH/BPLH Tahun 2026 di Jakarta, 3 Juni 2026. Menteri LH/BPLH, Moh Jumhur Hidayat menekankan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak cukup dengan regulasi dan penegakan hukum. Ada hal lain yang juga diperlukan, yakni kemampuan yang mampu menghadirkan solusi, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan hidup. Saat memberi arahan, Menteri LH/Kepala BPLH, meminta seluruh jajaran untuk memperkuat orientasi kerja. Fokusnya pada pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah lingkungan secara konkret. “Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar berkontribusi pada penyelesaian permasalahan lingkungan. Ukuran keberhasilan bukan hanya pada terlaksananya kegiatan, tetapi pada manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat serta lingkungan hidup,” tegasnya. [irp] Menurutnya, KLH/BPLH memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap unit kerja dituntut tidak hanya menjalankan program, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah maupun masyarakat. Lebih lanjut, Menteri Jumhur juga menekankan pentingnya menyeimbangkan penegakan hukum dengan pendekatan pelatihan dan penyelesaian masalah. Menteri Jumhur mengungkapkan bahwa Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah menjatuhkan sekitar 3.000 sanksi kepada hampir 90 persen pemerintah daerah terkait tata kelola sampah. [irp]

Pentingnya menghadirkan solusi

Namun menurutnya, keberhasilan perlindungan lingkungan tidak berhenti pada pemberian sanksi. “Sanksi penting untuk membangun pemenuhan.Tetapi yang tidak kalah penting adalah menghadirkan solusi. Kita harus membantu daerah dan berbagai pihak menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Menteri Jumhur. Oleh karena itu, Menteri Jumhur mendorong lahirnya “rezim solusi”, yaitu pendekatan yang mengedepankan pendampingan, inovasi, dan kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan di lapangan. Sebagai langkah cepat yang dapat langsung melibatkan masyarakat, Menteri Jumhur juga menggagas gerakan “Pertobatan Ekologis Nasional”. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam aksi nyata pemulihan lingkungan, termasuk melalui penanaman pohon dan kegiatan konservasi. [irp] Upaya menjaga kehidupan lingkungan memerlukan partisipasi semua pihak dan tidak hanya dapat mengandalkan pemerintah semata. Dukungan dari LSM, CSO, perguruan tinggi, hingga mitra internasional juga dinilai semakin besar dalam mendorong agenda perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Di akhir arahannya, Menteri Jumhur mengapresiasi pencapaian KLH/BPLH yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meminta seluruh jajaran menjaga akuntabilitas dan integritas sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas. Bagi KLH/BPLH, tantangan lingkungan saat ini membutuhkan lebih dari sekadar pengawasan dan regulasi. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menghadirkan solusi nyata, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan serta lingkungan hidup masyarakat. [irp]