Dorong Pendekatan Transformatif Pengelolaan Hutan, Kemenhut Gandeng Muhammadiyah dan Aisyiyah

"Sebagai orang yang diberi amanah oleh Pak Presiden Prabowo untuk menjaga, mengelola dan memaksimalkan fungsi hutan kita, maka saya sangat percaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat--terutama ormas Islam-- pengelolaan hutan yang lestari bisa terwujud," ujar Raja Antoni dalam sambutannya.

"Saya membuka keran kerjasama yang tidak terbatas, selama tidak bertentangan dengan apa yang diperintah Pak Presiden maka pintu kerjasama itu saya buka, baik dengan NGO internasional, nasional, lokal dan tentu dengan ormas seperti Muhammadiyah," sambungnya.

Salah satu butir MoU dengan PP Muhammadiyah terkait dengan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Menhut menjelaskan KHDTK ini nantinya dapat dikelola untuk dijadikan pusat pengembangan riset dan SDM. Butir lainnya meliputi hutan cadangan pangan, energi dan air, rehabilitasi hutan dan lahan, pencegahan deforestasi hingga perhutanan sosial.

[irp]

Kerjasama dengan PP Aisyiyah

Penandatanganan MoU dan PKS ini menegaskan bahwa pengelolaan hutan lestari bukan hanya tugas negara, tetapi juga panggilan kolektif seluruh elemen bangsa. Pemerintah membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat sipil, ormas Islam, dan kelompok perempuan untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan lingkungan.