intah Klikhijau.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel meminta pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Luwu untuk menghentikan sementara pembangunan Smelter PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS).
PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) yang berlokasi di Desa Karang-karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kini dalam tahap konstruksi proses pembangunan dua pabrik Smelter.
Smelter milik PT BMS akan memproduksi Feronikel dan Nickel Sulfate Heksahidrat, yang akan mendapatkan suplai pasok Ore nikel dari 8 perusahaan penambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Pembangunan smelter sangat berpotensi menimbulkan konflik ruang, dampak lingkungan dan kesehatan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Hal ini dijelaskan oleh Fadli Gaffar selaku Kepala Divisi Energi dan Pangan WALHI Sulawesi Selatan.
Mendapat penolakan dari masyaraakat
Menurutnya, proses pembangunan yang dilakukan oleh PT BMS masih mendapat banyak penolakan keras oleh masyarakat, hal ini menjadi pertanyaan besar terkait AMDAL yang telah dibuat oleh PT BMS. Proyek smelter yang digadang-gadang akan memproduksi 33.000 ton per tahun, akan menjadi malapetaka bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut jika Smelter ini tetap dilanjutkan.
Selain itu, Fadli juga menjelaskan bahwa perusahaan harus jujur kepada masyarakat, pembakaran yang terlalu dekat dengan pemukiman akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan kesehatan masyarakat.
“Proses pembakaran smelter untuk memproduksi Feronikel dan Nickel Sulfate, saat menggunakan batubara untuk pembakaran akan berpotensi menjadi sumber utama polusi udara. Saat batubara dibakar, proses ini menghasilkan banyak gas rumah kaca dan partikel polutan seperti sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel debu. Gas-gas ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan”, ungkapnya, Rabu, 15 Februari 2023.
Tidak hanya itu, Kepala Divisi Energi dan Pangan ini juga menyoroti konflik yang terjadi akibat pembuatan bendungan milik PT BMS.
“Masyarakat di Desa Posi Kec. Bua sadar bahwa pembangunan ini akan membunuh mereka secara perlahan, sebab bendungan yang dibangun akan merusak lahan pertanian warga. Pemerintah harusnya hadir untuk menghentikan pembangunan smelter dan bendungan milik PT BMS sebelum terjadi konflik dan kerusakan yang lebih besar”, tegasnya.
“Dengan adanya potensi dampak yang sangat besar, maka kami dari WALHI Sulawesi Selatan mendesak Pemprov hingga Pemda Luwu untuk menghentikan sementara pembangunan Smelter PT BMS dan melakukan konsultasi publik dengan benar dan mensosialisasikan AMDAL ke masyarakat, terutama terkait penggunaan energi dan prosesing limbah,” tegas Fadli. ***
