Sengkarut Data Penerima Bansos, TII: Negara Mestinya Memiliki Manajemen Data

Klikhijau.com - Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, muncul persoalan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di sejumlah daerah. Akibatnya, banyak masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Persoalan ini sejatinya tidak perlu terjadi bila ada satu rujukan data yang valid. Data penerima bantuan sosial yang bermasalah adalah fakta nyata sengkarutnya pengelolaan data selama ini di Indonesia.

Hal itu ditegaskan, Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta 1 Mei 2020.

Menurut Anto, seringkali keberadaan data diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Bahkan data yang dimiliki oleh Pemerintah tumpang tindih antar satu instansi Kementerian dengan Kementerian lainnya.

“Manajemen data masih berantakan dan ini menimbulkan masalah bagi orang yang ingin mengakses data pemerintah. Hal ini  karena data di tingkat hulu tidak dikelola dengan benar. Selain itu, tidak ada standar data yang jelas antara lembaga pemerintah,” papar Anto.