Tolak Proyek PLTSa di Tengah Permukiman, Warga Tamalanrea Makassar Datangi Danantara di Jakarta

Tolak Proyek PLTSa di Tengah Permukiman, Warga Tamalanrea Makassar Datangi Danantara di Jakarta
Tolak Proyek PLTSa di Tengah Permukiman, Warga Tamalanrea Makassar Datangi Danantara di Jakarta, - Foto: Ist
Bacakan Artikel

Klikhijau.com - Meninggalkan anak dan keluarga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah warga dari Kecamatan Tamalanrea menempuh perjalanan laut menggunakan kapal menuju Jakarta. Setelah hampir dua tahun menyuarakan penolakan di tingkat daerah tanpa kepastian, mereka mendatangi kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Jumat (13/11/2026) untuk menuntut penghentian proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa di dekat rumah mereka.

Perjalanan lintas pulau ini ditempuh warga setelah merasa dipermainkan oleh birokrasi pemerintahan. Di Makassar, gelombang unjuk rasa dan audiensi di kantor DPRD maupun Balai Kota berujung pada saling lempar tanggung jawab.

"Kami ke Jakarta rela naik kapal, meninggalkan anak dan keluarga demi memperjuangkan hak kami. Kami beberapa kali melakukan aksi dan audiensi di DPRD, kantor Wali Kota Makassar, tapi kami seperti dipingpong dan terakhir diminta ke Danantara oleh Wali Kota Makassar, makanya kami ke sini. Pengolah sampah menjadi energi listrik sangat dekat dengan rumah kami," ungkap Ani, salah satu perwakilan warga Tamalanrea.

Terjebak Saling Lempar Kewenangan

Kedatangan warga ke ibu kota merujuk pada pernyataan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada 20 Oktober 2026 lalu. Kala itu, Munafri menyebut pemerintah kota telah mengajukan pemutusan kontrak proyek, tetapi keputusan atas kelanjutannya berada di tangan Danantara.

Namun, dalam pertemuan di Jakarta, warga justru menerima penjelasan yang bertolak belakang. Vice President Stakeholder Relations Denera, entitas yang menjalankan investasi dan pengembangan PSEL, Averyadi Setiawan, menyatakan bahwa penentuan lokasi proyek sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah kota dan pihaknya tidak akan melampaui batas tersebut. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, tugas Denera diklaim terbatas pada kajian teknis, kelayakan ekonomi, serta pemilihan badan usaha.

"Perbedaan pernyataan tersebut memperlihatkan belum adanya kejelasan tanggung jawab antarpihak untuk memastikan perlindungan hak bagi masyarakat. Warga yang selama ini berulang kali menyampaikan penolakan justru dihadapkan pada saling lempar kewenangan, sementara ancaman terhadap tempat tinggal dan keselamatan lingkungan belum mendapatkan kepastian penyelesaian," kata Nurul Fadli Gaffar, Kepala Divisi Transisi Energi Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan.

Saling lempar tanggung jawab ini memperpanjang daftar pelanggaran partisipasi publik sejak awal proyek bergulir. Kontrak PSEL Makassar diteken pada September 2024 tanpa melibatkan warga setempat. Masyarakat baru mengetahui rencana pembangunan tersebut melalui sosialisasi terbatas lewat pesan singkat WhatsApp pada Juli 2025.

Di sisi lain, pada Mei 2026, Menteri Keuangan justru mendesak Pemerintah Kota Makassar agar tidak memindahkan lokasi proyek. Bahkan, konsorsium PT Sarana Utama Synergy (PT SUS) telah mengumumkan rencana peletakan batu pertama pada akhir tahun ini.

Ancaman Dioksin Tanpa Zona Penyangga

Baca Selanjutnya
Pilih Halaman:
  • 1
  • 2