Restorasi Mangrove Kritis Jadi Perhatian Bersama demi Redam Dampak Perubahan Iklim

Klikhijau.com - Perlindungan dan pemulihan mangrove merupakan salah satu strategi penting untuk menghadapi perubahan iklim dan meredam bencana pesisir.

Kemampuannya menyimpan karbon 3-5 kali lebih banyak dari hutan daratan menjadikan mangrove sebagai salah satu pilihan murah untuk memenuhi target Perjanjian Paris.

Mangrove juga berkontribusi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  terkait perlindungan ekosistem pesisir, mengatasi masalah kemiskinan, dan berperan penting dalam mendorong perekonomian.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mencanangkan program restorasi mangrove Indonesia yang kritis seluas 630 ribu hektare hingga tahun 2024.

Demikian benang merah dalam diskusi media yang bertemakan “Konservasi Mangrove, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim”. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) secara virtual pada Kamis (11/02/2021).

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP) yang diwakilkan oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan dan Darat Sri Handayaningsih; Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang diwakili oleh Deputi Perencanaan dan Kerja Sama, Budi Setyawan Wardhana; Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Kus Prisetiahadi; Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Muhammad Ilman, serta pelestari mangrove dari Semarang, Munhamir.

Berdasarkan data dari KLHK, kawasan mangrove seluas 637.624 ha mengalami kritis. Sementara 460.211 ha berada dalam kawasan hutan dan 177.413 ha berada di luar kawasan hutan. Atas dasar tersebut, pemerintah melalui KLHK, KKP, Kemenko Marves, serta BRGM memiliki rencana aksi strategi dalam hal penanganan mangrove.

Menurut Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenkomarves Kus Prisetiahadi, pada tahun 2020 sudah berhasil dilakukan rehabilitasi seluas 17.394 hektare. Dan secara berkala setiap tahunnya melakukan kegiatan pemulihan mangrove sekitar 25 persen dari total kerusakan. Adapun anggaran dalam penanganan mangrove didanai oleh APBN, APBD dan juga pihak dari investor.

“Di tahun 2021, dalam rencana rehabilitasi mangrove, akan direncanakan penanaman mangrove di lahan sebesar 400 ha yang tersebar di 22 kawasan dan trekking di 4 lokasi. Dari segi cadangan karbon, berdasarkan hitungan kasar, jika karbon mangrove di-trading, dapat meraup keuntungan lebih dari Rp 2 trilun,” tambah Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf.

Salah satu hal yang  menggangu pertumbuhan mangrove namun sering luput dari perhatian adalah hama. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat KLHK Sri Handayaningsih mengungkap bahwa persoalan hama harus segera dipecahkan.