Pangkas Emisi GRK, Kominfo Kembangkan Infrastruktur Digital Ramah Lingkungan

"Dalam aspek konektivitas, Kementerian Kominfo telah menginisiasi pengembangan jaringan 5G yang saat ini telah mencakup daerah di 13 kota di Indonesia. Secara operasional, jaringan 5G merupakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dengan lebih banyak bit data per kilowatt energi dibandingan generasi nirkabel sebelumnya,” jelas Dedy Permadi.

Adapun mengenai aspek kedua infrastruktur data, Kementerian Kominfo mendorong pengembangan Pusat Data Hijau (green data center) yang menggunakan energi terbarukan dengan lebih efisien.

"Dengan adanya metaverse, konsumsi data akan terus meningkat, dan oleh karenanya, Pusat Data Hijau menjadi penting untuk dikembangkan," tegasnya.

Dalam aspek aplikasi, Kementerian Kominfo memfasilitasi pengembangan Smart City Masterplan bagi 141 kota dan kabupaten melalui Gerakan Menuju 100 Smart City sejak 2017 lalu.

“Salah satu dimensi pengembangan smart city adalah ‘smart environment’, di mana inovasi digital seperti digital twins dapat dipergunakan untuk melakukan simulasi solusi bagi lingkungan secara virtual dan mengurangi biaya operasional,” jelas Dedy Permadi.

Keberlanjutan lingkungan

Pengembangan metaverse secara bertanggung jawab dan akuntabel juga dapat berperan bagi keberlanjutan lingkungan, seperti melalui utilisasi virtual reality, augmented reality, dan mixed reality.

Menurut Stafsus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM,  salah satu sektor yang bisa menuai manfaat dari kemajuan metaverse adalah industri mode atau fashion.

“Industri fashion dapat memproduksi limbah yang lebih sedikit dengan menggunakan medium virtual clothing, juga dengan menyelenggarakan fashion show di metaverse,” tuturnya.

Dedy Permadi menegaskan metaverse juga menjadi enabler dalam mencapai dan meningkatkan kesadaran akan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan mendukung inisiatif kompetisi pembuatan SDGs experience menggunakan teknologi virtual reality dalam metaverse," tandasnya.

Meskipun memiliki manfaat yang menjanjikan, menurut Stafsus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM penggunaan infrastruktur TIK berskala besar dalam pengembangan metaverse dapat berpotensi meninggalkan jejak karbon dan mengkonsumsi energi yang signifikan.

Dedy Permadi mencontohkan rata-rata transaksi Ethereum, sebagai salah satu cryptocurrency yang juga digunakan dalam metaverse, mengkonsumsi 60% lebih banyak energi dibandingkan transaksi dari 100.000 kartu kredit. Selain itu, rata-rata satu transaksi dari non-fungible token (NFT) menghasilkan 48 kilogram CO2, atau sama dengan membakar 18 liter diesel.

“Oleh karena itu, dibutuhkan pengadopsian infrastruktur TIK yang ramah lingkungan untuk meminimalisasi risiko lingkungan dan membangun dunia metaverse yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Beberapa negara di dunia pun telah memulai pengembangan metaverse dengan pendekatan yang berkelanjutan, misalnya melalui pembentukan “Metaverse Alliance” di Korea Selatan dan pengembangan teknologi digital twins di Inggris, Australia, Singapura, dan Tiongkok.