Negara-Negara Harus Menghentikan Deforestasi Secara Penuh pada Tahun 2020

Klikhijau.com - Menteri LHK Siti Nurbaya hadir pada High Level Diner: Reducing Deforestation from Globally Traded Agricultural Commodities (Mengurangi Deforestasi dari Komoditas Pertanian yang Diperdagangkan Secara Global) di Trondheim, Norwegia, Rabu 3 Juli 2019.

Jamuan makan malam bagi pimpinan delegasi Konferensi Keanekaragaman Hayati ke-9 di Trondheim diawali dengan pembukaan oleh Duta Besar Vidar Helgesen. Lalu dilanjutkan dengan sambutan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen.

Jamuan dilaksanakan dengan meja bundar dan masing-masing meja ditempati oleh delegasi negara yang berbeda. Suasana ini dibuat untuk dapat melaksanakan diskusi terkait tema pengurangan deforestasi.

"Negara-negara yang memiliki sumber daya hutan harus menghentikan deforestasi secara penuh pada tahun 2020 (full stop of deforestation). Memikirkan kembali kegiatan pertanian lebih kepada pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Dan menghentikan timbulan limbah (stop food waste)," ujar Menteri Ola.

Menteri LHK Siti Nurbaya pada momen tersebut menyampaikan terima kasih kepada Menteri Ola, yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyampaikan hal-hal penting kepada para delegasi.

Terkait perhatian komunitas internasional terhadap Indonesia yang mengembangkan komoditas pertanian, terutama kelapa sawit dengan mengkonversi kawasan hutan alam.

“Sejak tahun 2011, Indonesia telah melakukan moratorium perizinan baru untuk mengelola hutan alam primer dan lahan gambut yang kemudian diperketat setelah tahun 2015.

Selanjutnya juga telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.” ujar Menteri Siti.

Deforestasi hutan di Indonesia

Selanjutnya berdasarkan pemantauan oleh Global Land Analysis and Discovery (GLAD) Universitas Maryland, laju deforestasi hutan primer Indonesia telah menurun 40% di bawah rata-rata kehilangan tutupan hutan periode 2002-2016.

“Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, KLHK telah melakukan intervensi regulasi dan penegakan hukum. Hal hal ini menjadi kunci utama dalam upaya penurunan deforestasi Indonesia termasuk moratorium izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut,” tegas Menteri Siti.