Kelompok CSO Ajak Masyarakat Desak Pemerintah Hasilkan Kesepakatan Iklim Ambisius di COP-30

Klikhijau.com - Dampak perubahan iklim diperkirakan merugikan ekonomi nasional hingga Rp 544 triliun, di mana masyarakat sipil yang akan terkena dampak paling parah. Untuk itu, sejumlah kelompok ma...

Tim Redaksi 10 bulan yang lalu
0
Kelompok CSO Ajak Masyarakat Desak Pemerintah Hasilkan Kesepakatan Iklim Ambisius di COP-30
Bacakan Artikel
Rekomendasi

Di sisi lain, mengacu riset pada 2024, 39,8% anak mudah mengalami eco-anxiety lantaran mengkhawatirkan dampak krisis iklim pada lingkungan dan ekonomi ke depan.

“Padahal kalau pengambil kebijakan lebih serius, ada beberapa manfaat aksi iklim yang positif, yaitu green jobs,” Azis menegaskan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, aksi iklim oleh anak muda penting untuk mendorong transformasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Azis juga berharap, dalam penyelenggaraan COP30 ini, masyarakat ikut mengkritisi kebijakan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) milik Indonesia.

Kunny Izza, Peneliti The Habibie Center, menambahkan aksi individu bisa menjadi langkah kecil yang berdampak besar, terlebih di ajang COP30 ini. Gelombang aksi dari akar rumput yang dapat memberikan tekanan hingga level implementasi kebijakan perlu terus muncul.

“Aksi individu masih diperlukan dan perlu diperkuat. Isu prioritas itu pada peningkatan ekonomi, tetapi ada bencana yang mengancam, karenanya perlu memperkuat aksi individu,” kata Kunny.

Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH menyebut aksi individu penting dan bisa dilakukan salah satunya dengan menjadi Delegasi Rakyat Indonesia melalui laman Indonesiadicop.id.

Desakan dari seluruh masyarakat menjadi penting mengingat komitmen iklim yang dibuat oleh Indonesia dalam level global belum dibuktikan dengan implementasi nyata di lapangan. Kebijakan iklim dan transisi energi Indonesia yang berlaku saat ini pun masih jauh dari ideal untuk menjadi solusi krisis iklim.

“Sebagai contoh, di sektor energi, terdapat inkonsistensi atau gap kebijakan antara apa yang disampaikan pemerintah di level global dan dokumen kebijakan. Misalnya, soal target 100% energi terbarukan di 2035, namun kita melihat sejumlah dokumen justru masih menempatkan energi fosil sebagai pipeline, contohnya di RUPTL 2025-2034 dan RUKN,” Agung menjelaskan.

Karenanya, COP30 seharusnya menjadi ajang pembuktian keseriusan Pemerintah Indonesia mengatasi krisis iklim. “Kita semua menanti Indonesia punya komitmen yang lebih serius,” Agung menegaskan.

Pilih Halaman:
  • 1
  • 2

Post Tags